Pojok Pengawasan PLTN
- Strategi Akselerasi Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
- Siaran Pers: BAPETEN Terbitkan Persetujuan Evaluasi Tapak PLTN di Pulau Kelasa, Kepulauan Bangka Belitung
- Laporan Evaluasi Keselamatan Persetujuan Evaluasi Tapak Thorcon 500
- BAPETEN Lakukan Verifikasi Lapangan Persetujuan Evaluasi Tapak PLTN di Pulau Kelasa, Kepulauan Bangka Belitung
- Prosedur Perizinan Reaktor Nuklir
Info BAPETEN
- Pengumuman Kepada Pemegang Izin Sumber Radiasi Pengion Tentang Cut off Balis 2.5 (Balis Perizinan)
- Pengumuman Tentang Daftar Peserta Alokasi Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun Anggaran 2025
- Hasil Penilaian Peserta Call For Candidate (CfC) Kepatuhan Pelaporan Dosis Pasien dan Penerapan Tingkat Panduan Diagnostik (TPD) Tahun 2025
- Pengumuman Proposal Diterima dalam SEKARPADI 2025
- Call For Papers Jurnal Pengawasan Tenaga Nuklir (JUPETEN)
Berita BAPETEN
Serah Terima dan Pemasangan Radiation Portal Monitor (RPM) dan Detektor Radioaktivitas Lingkungan RDMS di Lingkungan Istana
04 Agustus 2016 | Berita BAPETEN
Sebagai bagian dari Program Prioritas Kedua BAPETEN 2015-2019, yaitu Dukungan Infrastruktur Keamanan dan Kesiapsiagaan Nuklir Nasional dikaitkan dengan pemahaman internasional terhadap kondisi keamanan Indonesia, dipandang perlu melakukan pemasangan peralatan deteksi di pintu masuk NKRI (pelabuhan dan bandara) atau pada objek vital nasional atau tempat lain yang ...
Baca selengkapnya
Seminar Keselamatan Nuklir 2016
03 Agustus 2016 | Berita BAPETEN
Demi terwujudnya aspek keselamatan dalam pemanfaatan tenaga nuklir, BAPETEN juga memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan lainnya tidak terkecuali peran aktif masyarakat. Kemudian BAPETEN mewadahinya dengan menyelenggarakan agenda tahunan yang dikemas dalam Seminar Keselamatan Nuklir (SKN).
Baca selengkapnya
Perkembangan RUU Keamanan Nuklir Dibahas Bersama
02 Agustus 2016 | Berita BAPETEN
Kepala BAPETEN diminta segera melaporkan secara khusus kepada Presiden mengenai perkembangan penyusunan RUU tentang Keamanan Nuklir dan/atau Perubahan atas UU No.10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, terutama perlunya Izin Prakarsa Presiden terlebih dahulu dalam hal penyusunan RUU diluar Program Legislasi Nasional.
Baca selengkapnya
