Pojok Pengawasan PLTN
Info BAPETEN
Berita BAPETEN
Pembinaan Peraturan Perundang-Undangan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif di Mataram
30 Maret 2016 | Berita BAPETEN
(Mataram, BAPETEN) BAPETEN sebagai lembaga pengawas secara rutin mengadakan acara pembinaan peraturan di berbagai bidang. Khusus di bidang kesehatan, kali ini dilaksanakan “Pembinaan Peraturan Perundang-Undangan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (FRZR) bagi pemangku kepentingan di Nusa Tenggara Barat” di Mataram, 30 Maret 2016. Acara ini dihadiri 70 peserta dari 40 ...
Baca selengkapnya
Pengawasan Keamanan Terhadap Bahan Nuklir Sangat Diperlukan
23 Maret 2016 | Berita BAPETEN
BAPETEN melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama dalam rangka implementasi BReVO (BAPETEN Remote Visual Oversight) dan kegiatan evaluasi Ancaman Dasar Desain (ADD) Nasional, Selasa (22/03), di Jakarta. Penandatanganan ini dalam rangka meningkatkan mutu pengawasan keamanan bahan nuklir.
Baca selengkapnya
Workshop Sistem Perizinan Online dan On The Spot Licensing di Provinsi Bangka-Belitung
23 Maret 2016 | Berita BAPETEN
(Bangka,BAPETEN) Terobosan BAPETEN untuk memangkas waktu dan mempercepat proses penerbitan izin. BAPETEN mengadakan pertemuan dengan stakeholder bertemakan “Workshop Sistem Perizinan Online dan On The Spot Licensing”. Kegiatan ini bertujuan untuk menjelaskan agar perizinan mudah pengurusannya dan memberikan bantuan teknis terhadap penyelesaian kepada pemohon ...
Baca selengkapnya
Bimbingan Teknis Perizinan PLTN
23 Maret 2016 | Berita BAPETEN
(Bangka, BAPETEN) Keinginanan Indonesia untuk memiliki PLTN untuk mengatasi krisis energi terkesan tarik ulur. BAPETEN sebagai satu-satunya lembaga negara yang diberikan otoritas penuh dalam mengawasi pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia, siap mengawasi PLTN apabila benar dibangun di tanah air. Dengan didukung SDM yang berkompeten di bidangnya, ...
Baca selengkapnya
Pelatihan PPR TENORM
22 Maret 2016 | Berita BAPETEN
Pemanfaatan sumber daya alam di bidang industri memberikan keuntungan yang besar bagi negara, khusus di Provinsi Bangka-Belitung dari hasil ekspor timah. Namun demikian, dari hasil kegiatan pengambilan komoditi tambang dan pemrosesannya lebih lanjut dapat mengakibatkan dampak terhadap merugikan bagi pekerja, masyarakat, bahkan lingkungan hidup. Diantaranya adalah ...
Baca selengkapnya
