Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Plt. Kepala BAPETEN Zainal Arifin, dan dihadiri Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Ma’ruf; Deputi Bidang Peningkatan Nilai BUMN Endra Gunawan, Direktur Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir BAPETEN Lukman Hakim, Direktur Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif BAPETEN Mukhlisin, Plt. Kepala Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir BAPETEN Anggoro Septilarso, beserta perwakilan BAPETEN dan BP BUMN.

Dalam pertemuan tersebut, Zainal Arifin menegaskan bahwa BAPETEN memiliki mandat sebagai lembaga pengawas yang independen sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. Mandat tersebut mencakup pengawasan terhadap keselamatan nuklir, keamanan bahan nuklir, serta pelaksanaan safeguards internasional dalam rangka melindungi pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup.

Menurut Zainal, penyelesaian permasalahan PT INUKI tidak hanya berkaitan dengan aspek korporasi, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan kepentingan keselamatan nasional, pengelolaan aset strategis, keberlanjutan teknologi nuklir nasional, serta reputasi Indonesia di tingkat internasional.

“Permasalahan PT INUKI bukan hanya persoalan korporasi, tetapi juga berkaitan dengan keselamatan nasional, aset strategis, keberlanjutan teknologi nuklir nasional, dan reputasi Indonesia di mata internasional,” ujar Zainal.

Dalam konteks tersebut, BAPETEN menyatakan kesiapan untuk berperan aktif dalam mendukung dan memediasi penyelesaian permasalahan PT INUKI, khususnya dengan memastikan aspek keselamatan dan pengawasan ketenaganukliran tetap menjadi perhatian dalam setiap proses yang dilakukan.

Sementara itu, Aminuddin Ma’ruf menyampaikan bahwa BP BUMN mendukung penyelesaian proses pengalihan aset PT INUKI, khususnya aset Gedung 10, Gedung 60, dan Gedung 70 kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sesuai dengan hasil pembahasan pada 4 September 2026.

Selain proses pengalihan aset, BP BUMN juga akan turut menentukan mekanisme pendanaan yang akan diterapkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.

Koordinasi antara BAPETEN dan BP BUMN diharapkan dapat mempercepat penyelesaian proses pengalihan aset PT INUKI secara terarah dan sesuai ketentuan, sekaligus mendukung keberlanjutan pemanfaatan aset dan fasilitas yang berkaitan dengan pengembangan teknologi nuklir nasional. Dengan demikian, aspek keselamatan, keamanan, dan kepentingan strategis nasional tetap dapat terjaga dalam setiap tahapan proses. [DPIBN/WitaKustiana/BHKK/Da]