Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 120 peserta berasal dari para stakeholder, pengguna layanan BAPETEN, perwakilan Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, Sekretariat Kabinet, Kementerian Hukum dan HAM, serta internal BAPETEN. Dalam Pembukaannya, Wawan Sunaryo, Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa saat ini PP No 56 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir perlu disesuaikan dengan mempertimbangkan perkembangan regulasi maupun situasi pembiayaan terkini. Diharapkan dengan penyesuaian ini, apa yang dibayarkan oleh para pengguna layanan BAPETEN sebanding dengan layanan yang diberikan oleh BAPETEN.

Dalam sambutannya, Deputi bidang Perizinan dan Inspeksi BAPETEN, Zainal Arifin menyatakan “UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur 18 sektor perizinan, salah satunya terkait ketenaganukliran. Oleh karena itu, pelaksanaan perizinan di BAPETEN harus ditransformasi sesuai dengan PP No 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko”. Terkait PNBP, Zainal menegaskan bahwa seluruh tarif layanan peizinan yang dilaksanakan BAPETEN didasarkan pada PP PNBP yang berlaku. Zainal juga menyatakan bahwa saat ini BAPETEN tengah mengupayakan adanya interkoneksi sistem Perizinan BAPETEN (Balis) dengan sistem-sistem lain yang ada di Kementerian/LK yang lain.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi yang dilanjutkan dengan diskusi yang diikuti oleh seluruh peserta. [BHKK/AQ]