Dalam rangka revitalisasi pedoman OTDNN yang telah disusun sejak tahun 2007, Direktorat Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir (DKKN) melaksanakan rapat koordinasi pembahasan OTDNN pada hari Rabu, 14 November 2018 di Bandung. Pembahasan ini diikuti oleh 16 Peserta dari BMKG, Kementerian Kesehatan, BATAN, BNPB, TNI, POLRI, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kemeterian Dalam Negeri, BASARNAS dan BAPETEN.

Dalam arahannya saat pembukaan Direktur K2N Dedik Eko Sumargo menyampaikan bahwa “Meskipun Indonesia masih belum mempunyai PLTN, sangat diperlukan sistem kesiapsiagaan nuklir, Indonesia tidak berdiri sendiri di muka bumi ini, bahkan bertentangga degan negara maju dan beberapa negara berkembang sudah membangun PLTN, dalam konteks adanya PLTN untuk kemungkinan terjadinya kedaruratan nuklir tidak berhenti dalam satu negara, kemudian Direktur DK2N juga menambahkan bahwa kegiatan rakor OTDNN merupakan rangkaian penting yang diharapkan output dari pertemuan ini dapat menghasilkan dokumen revitalisasi pedoman OTDNN.”

Pada pembahasan dokumen OTDNN, BAPETEN menerima banyak masukan dan koreksi dari kementerian dan lembaga terkait lainnya dalam pembahasan pedoman OTDNN ini, diharapkan revitalisasi pedoman OTDNN bisa menjadi wadah koordinasi antar lembaga dalam penanganan terkait kesiapsiagaan nuklir di tingkat nasional, sehingga seluruh upaya dan kemampuan dalam bidang keamanan nuklir dan kesiapsiagaan nuklir dapat dilaksanakan secara sinergis.

Rapat dan diskusi selanjutnya dipandu oleh Kasubdit KN Toto Heryanto, dan Staf SDKN pada pembahasan uraian struktur organisasi, uraian tugas dan tanggung jawab dan konsep operasi organisasi OTDNN dalam melaksanakan tugas penanggulangan kedaruratan nuklir/radiologi tingkat nasional .[MTA/DKKN].