(Jakarta,BAPETEN)
Keberadaan Naval Medical Research Unit Two (NAMRU 2) di Indonesia dan rencana pembangunan PLTN masih menjadi perhatian serius dalam acara Rapat Dengar Pendapat antara Kementarian Riset dan Teknologi (Ristek) dengan Komisi VII DPR yang digelar di Ruang Rapat Komisi VII, Kamis (3/7).
Rapat
dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII Sutan Bhatoegana dan dihadiri
Menteri Negara Riset dan Teknologi, Kusmayanto Kadiman beserta
segenap Kepala Lembaga Non Departemen (LPND), termasuk diantaranya
Kepala BAPETEN, DR. As Natio Lasman yang didampingi sejumlah eselon
II terkait.
Adapun ruang lingkup rapat kali ini membahas realisasi kegiatan dan anggaran Ristek dan LPND tahun 2008, rencana kegiatan dan anggaran prioritas Ristek dan LPND tahun 2009 serta mendengarkan jawaban pertanyaan tertulis Menristek yang dilontarkan Komisi VII kepada Kementerian Ristek.
Terkait bidang energi, dalam kegiatan, target tahun 2008 dan rencana 2009, rencana pembangunan PLTN masih menjadi salah satu agenda utama yang diprioritaskan Kementarian Ristek. Menurut Menristek, rencana pembangunan PLTN saat ini sudah mulai dipandang utama dan pihaknya akan terus menyiapkan sarana dan prasarananya hingga pada persiapan yang bersifat teknis.
Hujan interupsi juga kerap mewarnai seputar pembahasan PLTN. Pasalnya, beberapa anggota Komisi VII masih meragukan kepastian pemerintah membangun PLTN serta calon tapak yang dinilai kurang cocok kalau didirikan di Pulau Jawa yang relatif padat penduduknya. Agusman Effendi menilai, apabila lokasi tapak yang ditetapkan pemerintah saat ini kurang tepat, maka harus dicarikan lahan alternatif untuk memberikan solusi.
Sedangkan Alvin Lie menyoroti tentang faktor keselamatan apabila terjadi kebocoran nuklir. Saya tidak menolak PLTN, tapi segalanya harus dipersiapkan dengan matang, ujarnya. Menanggapi hal tersebut, Kepala BATAN Hudi Hastowo menegaskan, rencana pembangunan PLTN di Indonesia telah dilakukan pengkajian baik dari dimensi sosial, politik dan kemasyarakatan. Peneriman publik atas rencana pembangunan PLTN, wajar jika banyak yang menolak.
Adapun ruang lingkup rapat kali ini membahas realisasi kegiatan dan anggaran Ristek dan LPND tahun 2008, rencana kegiatan dan anggaran prioritas Ristek dan LPND tahun 2009 serta mendengarkan jawaban pertanyaan tertulis Menristek yang dilontarkan Komisi VII kepada Kementerian Ristek.
Terkait bidang energi, dalam kegiatan, target tahun 2008 dan rencana 2009, rencana pembangunan PLTN masih menjadi salah satu agenda utama yang diprioritaskan Kementarian Ristek. Menurut Menristek, rencana pembangunan PLTN saat ini sudah mulai dipandang utama dan pihaknya akan terus menyiapkan sarana dan prasarananya hingga pada persiapan yang bersifat teknis.
Hujan interupsi juga kerap mewarnai seputar pembahasan PLTN. Pasalnya, beberapa anggota Komisi VII masih meragukan kepastian pemerintah membangun PLTN serta calon tapak yang dinilai kurang cocok kalau didirikan di Pulau Jawa yang relatif padat penduduknya. Agusman Effendi menilai, apabila lokasi tapak yang ditetapkan pemerintah saat ini kurang tepat, maka harus dicarikan lahan alternatif untuk memberikan solusi.
Sedangkan Alvin Lie menyoroti tentang faktor keselamatan apabila terjadi kebocoran nuklir. Saya tidak menolak PLTN, tapi segalanya harus dipersiapkan dengan matang, ujarnya. Menanggapi hal tersebut, Kepala BATAN Hudi Hastowo menegaskan, rencana pembangunan PLTN di Indonesia telah dilakukan pengkajian baik dari dimensi sosial, politik dan kemasyarakatan. Peneriman publik atas rencana pembangunan PLTN, wajar jika banyak yang menolak.
Maka dari
itu, BATAN dan pihak terkait lainnya memerlukan masukan dari berbagai
pihak untuk menemukan formula yang tepat dalam melakukan
sosialisasi, katanya.
Mengenai keselamatan PLTN merujuk terjadinya kebocoran reaktor nuklir di Jepang beberapa waktu lalu, Hudi menyatakan, kekhawatiran masyarakat akan nuklir yang dianggap berbahaya masih perlu diluruskan. Sehingga persepsi masyarakat terhadap nuklir, sambungnya, dapat dipahami dengan baik dan kemudian dapat menerima keberadaan nuklir itu sendiri.
Untuk tapak alternatif, pemerintah telah menyiapkannya di pantai utara Pulau Jawa. Menyikapi keberadaan riset yang dilakukan angkatan laut Amerika NAMRU 2 di Indonesia, Menristek berkomentar, perjanjian tersebut dilakukan Pemerintah RI dengan Amerika 16 Januari 1970 karena keterbatasan alat dan SDM pada waktu itu.
Namun, sekarang pemerintah sanggup melakukannya sendiri, tegasnya. Menristek menambahkan, ada tiga opsi untuk menyikapi keberadaan NAMRU, yaitu, melakukan pemberhentian aktifitas secara total, membekukan sementara kemudian membuat perjanjian baru, atau tetap diijinkan melakukan aktifitas riset di Indonesia.
Mengenai keselamatan PLTN merujuk terjadinya kebocoran reaktor nuklir di Jepang beberapa waktu lalu, Hudi menyatakan, kekhawatiran masyarakat akan nuklir yang dianggap berbahaya masih perlu diluruskan. Sehingga persepsi masyarakat terhadap nuklir, sambungnya, dapat dipahami dengan baik dan kemudian dapat menerima keberadaan nuklir itu sendiri.
Untuk tapak alternatif, pemerintah telah menyiapkannya di pantai utara Pulau Jawa. Menyikapi keberadaan riset yang dilakukan angkatan laut Amerika NAMRU 2 di Indonesia, Menristek berkomentar, perjanjian tersebut dilakukan Pemerintah RI dengan Amerika 16 Januari 1970 karena keterbatasan alat dan SDM pada waktu itu.
Namun, sekarang pemerintah sanggup melakukannya sendiri, tegasnya. Menristek menambahkan, ada tiga opsi untuk menyikapi keberadaan NAMRU, yaitu, melakukan pemberhentian aktifitas secara total, membekukan sementara kemudian membuat perjanjian baru, atau tetap diijinkan melakukan aktifitas riset di Indonesia.
Sumber : Humas-BAPETEN
