Direktur DP2IBN, Nur Syamsi Syam, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud pelaksanaan amanat Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022. Penyebarluasan peraturan, katanya, bukan hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga menghormati hak-hak masyarakat dan pemangku kepentingan yaitu hak untuk didengarkan, hak agar pendapatnya dipertimbangkan, dan hak untuk mendapat penjelasan.

“Pembinaan ini merupakan bagian dari kerja rutin tahunan kami, yang dilaksanakan dalam berbagai format—baik daring, luring, maupun melalui platform digital,” ujarnya. Tahun ini, DP2IBN akan menyelenggarakan empat kegiatan pembinaan: dua secara daring dan dua secara luring.

Plh. Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir BAPETEN, Taruniyati Handayani, membuka acara dengan sambutan yang menyoroti peran penting regulasi dalam mendukung pemanfaatan tenaga nuklir yang aman dan bertanggung jawab. Ia juga menyinggung visi besar Indonesia menuju Net Zero Emission (NZE) 2060, yang telah masuk dalam Peta Jalan RPJPN, termasuk rencana pengoperasian PLTN komersial pertama pada 2030–2034.

“Transisi energi bukan hanya tentang energi baru dan energi terbarukan, tapi juga tentang menjamin keselamatan, keamanan, dan garda-aman - 3S: safety, security, safeguards—yang menjadi bagian utama dari PP No. 45 Tahun 2023,” kata Runi. Ia menambahkan bahwa BAPETEN juga tengah menyiapkan skema sertifikasi produk dalam negeri untuk mendukung kemandirian industri nuklir nasional.

Sesi presentasi teknis disampaikan oleh Pengawas Radiasi Utama, Dahlia Cakrawati Sinaga, yang menjelaskan secara komprehensif hierarki peraturan, substansi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2023, serta kaitannya dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1997 yang kini sebagian telah diubah melalui Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah ini mengatur seluruh pemanfaatan tenaga nuklir, termasuk fasilitas radiasi, instalasi nuklir, hingga pertambangan bahan galian nuklir.

Peserta Pembinaan antusias dalam memberikan pertanyaan untuk didiskusikan. Diskusi yang muncul banyak membahas mengenai pelaku-pelaku yang bertanggungjawab pada keselamatan, peran pemerintah daerah khususnya dalam hal terjadi kedaruratan nuklir, dan koordinasi antar instansi, penerapan PP 45 Tahun 2023 untuk PLTN serta mekanisme teknis implementasi peraturan.

Dengan berlangsungnya kegiatan ini, BAPETEN menegaskan komitmennya dalam mengawal pemanfaatan tenaga nuklir yang selamat, aman, dan sesuai ketentuan, serta membuka seluas-luasnya ruang dialog aktif antara regulator dan pemangku kepentingan. Indonesia tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga membangun kepercayaan dan kesiapan dalam menghadapi masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. [DP2IBN/Zakki/BHKK/OR]