Pihak BAPETEN dihadiri oleh Nur Syamsi Syam selaku Direktur Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir (DP2IBN), Abdul Qohhar Teguh Eko Prasetyo selaku Pengelola Kegiatan Kelompok Fungsi Komunikasi Publik dan pengelolaan kegiatan serta beberapa staf terkait. Adapun dalam kesempatan ini, pihak DPRD Kabupaten Bangka Barat yang hadir diantaranya Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat Badri Syamsu, bersama Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bangka Barat Oktorazsari, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bangka Barat Samsir dan tim.

Dalam sambutannya, Abdul Qohhar Teguh Eko Prasetyo, menyampaikan bahwa BAPETEN menyambut baik kunjungan ini guna mengelola isu penting rencana pembangunan PLTN di wilayah Bangka Barat. "Isu-isu masyarakat terkait rencana pembangunan PLTN kian marak sebelumnya. Mengingat terdapat pro dan kontra, maka penting bagi kami untuk mengetahuinya lebih dalam,", tutur Badri Syamsu dalam menjelaskan tujuan kunjungan kerjanya.

Kegiatan dilanjutkan dengan Direktur DP2IBN Nur Syamsi Syam yang memberikan gambaran umum mengenai rencana pembangunan PLTN di tahun 2032, dimana Bangka Barat adalah salah satunya. "BAPETEN mengatur dan memastikan nilai dosis yang ditetapkan agar tidak berdampak pada kesehatan masyarakat. Dari sisi mitigasi risiko kecelakaan, PLTN generasi terbaru yang akan dibangun, dengan persyaratan dan sistem keselamatan yang ketat," jelas Nur.

Lebih lanjut, Arifin Muhammad Susanto, Pengawas Radiasi Ahli Madya Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir (DPIBN) yang memberikan pemaparan mengenai proses perizinan pembangunan dan pengoperasian PLTN. Paparan tersebut meliputi penjabaran mengenai, kerangka perundangan pengawasan ketenaganukliran, peran dalam pengawasan ketenaganukliran, alur proses perizinan, berbagai aspek yang dipertimbangkan dalam setiap proses khususnya evaluasi tapak.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab mengenai aspirasi masyarakat, tak hanya terkait dampak positif dalam aspek ekonomi dan energi, namun juga kekhawatiran dalam aspek keamanan dan keselamatan, serta urgensi pembagunan PLTN itu sendiri.

"Keseriusan pemerintah pusat dalam pembangunan PLTN, salah satunya ini dilatarbelakangi oleh pemasan global, sehingga penting untuk mencapai Net Zero Emission. Telah dikaji bahwa selain dari pembangkit Listrik dari energi terbarukan, PLTN juga menjadi salah satu bagian dari pemenuhan transisi energi tersebut dan pemerintah pusat berkomitmen dalam hal ini", jelas Nur.

Abdul Qohhar turut menyampaikan apresiasinya kepada pihak DPRD Kabupaten Bangka Barat serta memberikan kesimpulan atas kegiatan ini. Kegiatan ini diharapkan agar pemahaman yang didapat pada kesempatan ini dapat diteruskan dan menjadi bahan edukasi dan sosialasi kepada masyarakat khususnya di Bangka Barat. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat membawa manfaat khususnya untuk menyukseskan program nasional dalam aspek energi. [BHKK/GP/CD]