Pojok Pengawasan Nuklir
Info BAPETEN
Berita BAPETEN
BAPETEN Gandeng UMKT Gelar FGD Pengawasan Tenaga Nuklir
28 November 2017 | Berita BAPETEN
Focus Group Discussion (FGD) dengan mengusung tema Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir dan Keselamatan PLTN, digelar di aula utama Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT), Selasa (28/11/2017) pagi.
Baca selengkapnya
Gandeng Pemprov Jatim, BAPETEN Berupaya Meningkatkan Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir di Tanah Air
27 November 2017 | Berita BAPETEN
Berdasarkan UU No. 10/1997 tentang Ketenaganukliran, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia guna menjamin keselamatan pekerja, masyarakat, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup dari potensi bahaya radiasi nuklir.
Baca selengkapnya
BAPETEN Terima Kunjungan Direktur Technical Cooperation IAEA untuk Afrika
27 November 2017 | Berita BAPETEN
Direktur Technical Cooperation IAEA untuk Afrika, Mr. Shaukat Abdulrazak, Senin 27 November 2017, datang menyambangi BAPETEN dan diterima oleh Sekretaris Utama BAPETEN, Hendriyanto Hadi Thahyono, Deputi Bidang Perijinan dan Inspeksi, Khoirul Huda, Kepala Biro Perencanaan, Farid Arif Binaruno, Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan, Lukman Hakim, serta beberapa pejabat ...
Baca selengkapnya
BAPETEN Tingkatkan Kemampuan Front Line Officer di Pelabuhan Tanjung Emas
23 November 2017 | Berita BAPETEN
Guna meningkatan kemampuan keamanan nuklir dalam pencegahan illicit traficking dan persiapan pemasangan Radiation Portal Monitor (RPM) di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Direktorat Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir BAPETEN, melakukan koordinasi sekaligus pembinaan teknis personil Front Line Officer (FLO) Pelabuhan Tanjung Emas, ...
Baca selengkapnya
Site Visit Joint External Evaluation (JEE) WHO-Kementerian Kesehatan di BAPETEN
23 November 2017 | Berita BAPETEN
Di samping manfaatnya yang besar, tenaga nuklir juga mempunyai potensi berupa bahaya radiasi. Untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat, pekerja dan lingkungan hidup dengan prinsip safety, security, dan safeguard, Pemerintah perlu melakukan pengawasan yang didukung melalui perundang-undangan, yakni Undang-Undang No.10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran sebagai dasar pembentukan Badan ...
Baca selengkapnya
