Kepala BAPETEN Jazi Eko Istiyanto dalam pembukaan workshop menyatakan bahwa BAPETEN telah melakukan perubahan paradigma pelayanan publik melalui B@LIS Online. Dengan sistem ini, tidak perlu ada tatap muka langsung antara pemohon dan pemberi izin. "Tentu saja perubahan ini mutlak harus diikuti oleh process business re-engineering berupa perbaikan prosedur evaluasi perizinan", imbuhnya. Jazi berharap ke depan BAPETEN harus menjadi institusi pemegang informasi dan knowledge (pengetahuan) tentang pemanfaatan tenaga nuklir. Dengan demikian, BAPETEN tidak akan ketinggalan dalam mengawasi obyek yang menjadi tanggung jawabnya.

Sementara itu Direktur Perizinan FRZR Zainal Arifin menyebutkan bahwa sampai saat ini telah terhubung 51 Bank Persepsi yang bisa menangani pembayaran izin BAPETEN melalui sistem SIMPONI (Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online) yang dikelola Kementerian Keuangan. Zainal menambahkan, "Meski demikian, kami masih membuka wadah konsultasi langsung dengan petugas perizinan, terutama untuk kelompok kegiatan pemanfaatan yang perizinannya berlapis (multi-step licensing)".

Acara dilanjutkan dengan presentasi oleh Kepala Bagian Data dan Informasi Esturini Fitriyanti, yang menjelaskan sistem B@LIS Online dan penjelasan tentang sistem pembayaran izin oleh Fikri Munajat Aidid, Bendahara Penerima PNBP. Presentasi terakhir disampaikan oleh Indra Gunawan, Kepala Bagian Hukum, yang memaparkan rencana pilot project penegakan hukum bidang FRZR di Jawa Barat.

Pada sesi workshop, peserta mencoba B@LIS Online dengan mengunggah data permohonan secara langsung. Ajang ini juga dijadikan sarana konsultasi terhadap masalah dan kesulitan yang timbul dengan sistem baru ini. Esturini yang dihubungi terpisah sangat berhadap agar dalam worskhop ini, pihaknya mendapat masukan membangun untuk perbaikan sistem. [BHO/MR]