Review ini merupakan satu rangkaian panjang dari proses pembuatan Rancangan Undang-Undang Ketenaganukliran di Indonesia, dan akan menjadi masukan yang sangat berharga bagi peningkatan dan penyempurnaan Rancangan Undang-undang.

Acara dibuka oleh Direktur Direktorat Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir (DP2IBN) Haendra Subekti dan dipandu oleh Anthony Wetherall dari International Atomic Energy agency (IAEA). Pertemuan ini juga dihadiri Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir Dahlia C Sinaga, yang memberikan pandangan mengenai Safety Requirements on Activities Related to Nuclear Material “ Personil tertentu yang bekerja pada kegiatan yang berhubungan dengan Nuclear Material harus mendapatkan izin bekerja dimana kualifikasi dan sertifikasi dikeluarkan oleh Bapeten”.

Abdelmajid mengatakan “terdapat perbedaan terminologi dalam draf yang harus diselaraskan dalam penggunaan kata reactor nuclear, nuclear power plan, dan nuclear installation for power generation yang harus diperhatikan dan dapat menimbulkan perbedaan arti dan konsistensi dalam rancangan yang dibuat”. Sylvain menambahkan “Safeguard banyak disebutkan pada beberapa Chapter Rancangan, disarankan untuk dijadikan dalam 1 (satu) chapter dan penggunaan istilah nuclear weapon tidak masalah”

Haendra mengapresiasi para undangan dari Indonesia yang tetap mengikuti acara disaat hari libur nasional. Haendra juga mengatakan rapat pembahasan di hari ke 2 ini akan membahas masing-masing 4(empat) Chapter dalan sesi pertama dan kedua yang terdapat dalam Rancanga Undang-Undang.

Kegiatan yang bekerja sama dengan Office of Legal Affair (OLA) IAEA diikuti 19 orang peserta yang berasal dari BAPETEN, BPHN, Kemenkumhan, Kemendikbud-Ristek/BRIN, dan BATAN yang merupakan review dari IAEA atas permintaan Pemerintah Indonesia dalam hal ini BAPETEN dengan tujuan untuk memberikan tanggapan terhadap draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketenaganukliran. Diskusi akan dilanjutkan pada hari ke 3 (tiga) guna mendapatkan hasil yang maksimal.

Hasil review ini nantinya menjadi masukan dan koreksi yang berharga dalam proses penyusunan Rancangan Undang-undang Nomor tentang Ketenaganukliran yang selanjutnya akan di bahas dalam tim penyusun Rancanga Undang-undang yang melibatkan Kementerian/Lembaga terkait.[BHKK/OR]