Banner BAPETEN
Rapat Koordinasi Terbatas Arsitektur Keamanan Nuklir (AKN)
Kembali 31 Oktober 2022 | Berita BAPETEN

Guna memenuhi komitmen internasional dan aturan hukum dalam negeri terkait sistem pemantauan deteksi keamanan nasional, khususnya terkait Tata Aturan Keamanan Nuklir Nasional, pada Senin 31 Oktober 2022 BAPETEN menggelar Rapat Koordinasi Terbatas AKN, yang dilakukan secara hybrid dengan mengundang beberapa stakeholder terkait.

Stakeholder tersebut antara lain dari BRIN, Direktorat Jenderal Bea Cukai, BAKAMLA, BIN, KBR Gegana Polri, Kementerian Luar Negeri, Bappenas dan TNI. Sementara dari BAPETEN hadir Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir Dahlia C. Sinaga, Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi Zainal Arifin, Kepala Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Instalasi Bahan Nuklir Yudi Pramono beserta jajarannya, serta staf BAPETEN dari beberapa unit kerja terkait.

imgkonten imgkonten

Yudi Pramono selaku host kegiatan ini dalam laporannya menyampaikan, Rakortas ini diselenggarakan untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga dengan harapan bisa merumuskan penilaian ancaman (threat assessment) untuk selanjutnya bisa dirangkum dalam penilaian risiko (risk assessment) atas perpindahan tidak sah terhadap zat radioaktif melalui jalur darat, pelabuhan laut dan udara di Indonesia. " Hal ini diharapkan bisa mengetahui dan mencegah terjadinya penyelundupan zat radioaktif baik yang memasuki atau keluar dari wilayah Indonesia." ujarnya.

Rakortas dibuka oleh Dahlia C. Sinaga mewakili Plt. Kepala BAPETEN yang berhalangan hadir. “Kehadiran Bapak dan Ibu menunjukan komitmen yang kuat untuk terwujudnya tata aturan keamanan nuklir nasional” ucapnya kepada segenap peserta Rakortas.

Diungkapkan oleh Dahlia bahwa Rakortas ini diselenggarakan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan terkait Arsitektur Deteksi Keamanan Nuklir terkait zat radioaktif dan bahan nuklir di luar kendali pengawasan (materials out of regulatory control - MORC).

imgkonten imgkonten

“Permasalahan tersebut antara lain meliputi: belum ada kajian yang komprehensif tentang ancaman keamanan nuklir di luar kendali pengawasan yang menjadi acuan dalam penetapan strategi nasional keamanan nuklir; belum ada regulasi nasional yang memadai sebagai dasar untuk melaksanakan keamanan bahan radioaktif di luar kendali pengawasan; belum ada strategi dan peta kebutuhan pemasangan RPM dan alat lainnya untuk mendeteksi penyelundupan bahan radioaktif di luar kendali pengawasan; dan juga belum ada bentuk pengaturan tugas organisasi untuk mengelola, memasang, mengoperasikan dan memelihara RPM. Di samping juga ada permasalahan lainnya yang akan dikolaborasikan dengan para stakeholder terkait” Ungkap Dahlia.

Ditambahkan oleh Dahlia, BAPETEN memiliki keterbatasan dalam menangani zat radioaktif dan bahan nuklir di luar kendali pengawasan. “Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan kerja sama dalam hal menangani penyalahgunaan zat radioaktif dan bahan nuklir yang bisa membahayakan masyarakat dan lingkungan” tambahnya.

imgkonten imgkonten

Rakortas ini diharapkan menjadi momentum penguatan koordinasi antar lembaga terkait deteksi zat radioaktif dan bahan nuklir di luar kendali pengawasan.” Masukan dari K/L sangat kami harapkan agar bisa mencapai sistem keamanan nuklir yang kita harapkan” tambah Dahlia lagi mengakhiri sambutannya.

Sementara itu, Zainal Arifin dalam sambutannya mengatakan, Rakortas ini diselenggarakan untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam menghadapi ancaman keamanan nuklir atas perpindahan tidak sah terhadap zat radioaktif dan bahan nuklir melalui jalur darat, pelabuhan laut dan udara di Indonesia.

imgkonten imgkonten

“Kehadiran Bapak/Ibu sekalian menunjukkan komitmen yang kuat dari berbagai unsur pemerintah dalam menciptakan keamanan dan ketertiban nasional, terutama terkait dengan penggunaan zat radioaktif dan bahan nuklir di tanah air” katanya.

Pada kesempatan ini Zainal menyampaikan kabar yang cukup menggembirakan yakni BRIN telah berhasil membuat dan menguji RPM produk dalam negeri. “Ini tentunya akan sangat membantu kita dalam menjaga kesinambungan peralatan deteksi radiasi kita. Selama ini bergantung pada produk luar negeri. Selain mahal, produk luar negeri ini sulit untuk dirawat, karena membutuhkan suku cadang impor dan petugas dari luar negeri” tutur Zainal

Zainal mengharapkan RPM produk dalam negeri dari BRIN ini perlu dukungan semua pihak, sesuai dengan Perpres No 60/2019 tentang Jaktranas Keselamatan Nuklir dan Radiasi.

imgkonten imgkonten

“Semoga pertemuan ini menjadi penguat koordinasi dan kerja sama antar semua instansi pemerintah yang terlibat dalam keamanan nuklir, sehingga makin jelas peta jalan dalam peningkatan deteksi untuk keamanan nuklir nasional” ucap Zainal mengakhiri sambutannya.

Pada Rakortas AKN yang berlangsung hingga sore hari ini, diisi dengan presentasi penting dan menarik dari beberapa nara sumber dari BAPETEN dan eksternal BAPETEN. Presentasi pertama terkait “Pengenalan Keamanan Zat Radioaktif dan Bahan Nuklir di Luar Kendali Pengawasan” yang disampaikan oleh Petit Wiringgalih.

Selanjutnya berturut-turut presentasi tentang Laporan Hasil Rapat Teknis I dan II Persiapan RAKORTAS yang disampaikan oleh Yudi Pramono. Presentasi Kajian Ancaman Penyelundupan Zat Radioaktif oleh Lilis Susanti Setianingsih.

imgkonten

Sesi presentasi pasca rehat siang tentang Payung Hukum Arsitektur Keamanan Nuklir disampaikan oleh Khoirul Huda. Presentasi Pengembangan Portal Pemantau Radiasi Produk Dalam Negeri oleh Kristedjo dari BRIN dan Presentasi Peta Jalan Arsitektur Deteksi Keamanan Nuklir oleh Eko Hadiyono Riyadi. Presentasi akhir tertang Perencanaan Anggaran Prioritas Nasional terkait Keamanan Nuklir disampaikan oleh nara sumber dari Direktorat Pendidikan Tinggi dan Iptek Bappenas, Ade Faisal.

Hasil dari Rakortas AKN ini diusulkan untuk dibentuknya semacam Satgas agar dapat bekerja secara efektif dan bisa langsung operasional di lapangan. (BHKK/Bams).


Komentar (0)


BAPETEN Link

mkananmenu_2024-02-26-145126.png
mkananmenu_2021-04-19-125003.png
mkananmenu_2021-04-19-125235.png
mkananmenu_2021-08-25-114254.png
mkananmenu_2024-03-25-135103.png
mkananmenu_2024-05-15-171035.jpeg

Feedback

GPR Kominfo

Video

International Links