Lebih lanjut Lukman mengatakan, “diharapkan kehormatan, profesionalisme, integritas inspektur yang ditugaskan akan menghasilkan inspeksi yang lebih berkualitas dan ini akan berdampak untuk jangka panjangnya dan Bapeten menjadi lembaga pengawasan pemanfaatan ketenaganukliran yang lebih kompeten, kredibel dan dihormatidi mata para stakeholder” tambahnya.

Rakor ini dihadiri oleh 157 orang yang terdiri dari para Inspektur baik dalam bidang IBN (inspektur lingkup keselamatan instalasi nuklir & safeguards) maupun bidang FRZR (inspektur lingkup kesehatan dan industri), inspektur magang, asisten inspektur, para Manajemen, para Ahli Hukum, serta personil lain yang terkait serta undangan tamu sebagai narasumber dari Kementrian PAN RB yang memberikan presentasi.

“Kami mengharapkan bahwa dengan komposisi peserta yang representatif ini dapat membuahkan hasil Rakor yang optimal untuk pelaksanaan kegiatan inspeksi pada tahun 2022 dan mematuhi komitmen untuk melaksanakan inspeksi serta menjalankan kebijakan untuk mematuhi tata tertib dan kode etik inspektur dalam menjalankan tugas inspeksi” ujar Lukman, yang sebelumnya pernah jadi Kepala Balai Diklat BAPETEN ini.

Plt. Kepala BAPETEN Soegeng Sumbarjo membuka dan memberikan arahan pada Rakor Inspektur yang sudah berlangsung secara daring selama 3 berturut-tarut karena pandemi covid-19 ini. Menurutnya tema yang diambil dalam Rakor Inspektur ini sangat relevan yaitu BerAkhlak yang menjadi nilai ASN secara keseluruhan yang merupakan singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. “Walaupun kita sebelumnya sudah punya AMPUH dan juga ada ADIL, kalau semuanya diterapkan akan sangat baik” katanya.

Ditambahkan oleh Plt. Kepala bahwa sekarang kita masih pandemi sehingga kita harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini, dan BAPETEN menerapkan pangaturan waktu kerja optimalisasi antara WFH dan WFO dengan fleksibiltas tempat dan waktu.

“Rapat-rapat bisa dilaksanakan secara hibryd maupun online seperti sekarang ini. Yang paling penting adalah kita semua harus adaptif terhadap perubahan, tidak perlu lagi mencari-cari apa yang harus kita kerjakan” Tambah Plt. Kepala BAPETEN yang masih merangkap Sekretaris Utama ini.

Ia menambahkan bahwa kita harus dapat memaksimalkan teknologi IT secara maksimal, tetapi pengembangan IT tersebut tidak boleh sendiri-sendiri, harus terintegrasi dengan aplikasi lainnya tidak saja di BAPETEN tetapi aplikasi lainnya secara nasional.

Lalu terkait Inspeksi partisipatif berbasis risiko, Plt Kepala menegaskan bahwa hal ini harus dijalankan. “Mohon untuk diprioritaskan pada fasilitas yang mempunyai risiko sangat tinggi dan targetnya untuk yang tidak punya izin. Bagi yang sudah punya izin dan sudah tertib, dimaksimalkan untuk membuat laporan agar semakin lama semakin baik. Kedepannya nanti Insepksi juga akan melibatkan stakeholder BAPETEN” tambahnya lagi

“Demikian beberapa pemikiran yang dapat kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Dengan mengucapkan Bismillahirohmanirohim, kami buka rakor Inspektur 2022, selamat melaksanakan Rakor, semoga hasil Rakor ini akan menjadikan BAPETEN lebih baik lagi” tukas Plt. Kepala mengakhiri sambutannya.

Sementara itu Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi, Zainal Arifin dalam acara ini menyampaikan presentasi terkait kebijakan Pengawasan Inspeksi BAPETEN dan Indikator Nilai-Nilai AMPUH.

Dalam pemaparannya disampaikan bahwa sesuai dengan standar internasional IAEA, pengawasan pemanfaatan ketenaganukliran harus didukung dengan tiga peran dalam menjalankan fungsinya sebagai badan pengawas yakni peran pakar, peran otoritas, dan peran masyarakat.

“Badan Pengawas Nuklir yang baik menjalankan ketiga peran tersebut secara seimbang dalam arti setiap persyaratan psikologis dari tiap peran itu dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan atau dalam menyikapi situasi yang dihadapi” katanya

BAPETEN perlu menetapkan tingkat atau indeks budaya pengawasan sebagai salah satu indikator kinerja dalam rangka mendukung pencapaian standar internasional tersebut. Selanjutnya berdasarkan hasil kajian terhadap indikator budaya pengawasan, diperoleh kesepakatan bersama bahwa nilai-nilai budaya pengawasan BAPETEN adalah AMPUH (Amanah, Mandiri, Peduli, Unggul, Harmoni).

Disampaikannya nilai-nilai budaya pengawasan BAPETEN, AMPUH menimbulkan tanggapan dari narasumber Kemenpan RB, Alex Denni Deputi Bidang SDM Aparatur, saat memberikan presentasi tentang ASN BerAkhlak.

Menurutnya nilai-nilai Budaya Kerja ASN sudah ditetapkan oleh Presiden Jokowi yaitu “BerAkhlak”, demikian juga Employer Branding Sebagai Bagian dari Strategi Akselerasi Transformasi SDM Aparatur dalam mendukung Reformasi Birokrasi juga sudah ditetapkan yaitu “Bangga Melayani Bangsa.”

Sehingga menurut Alex Denni BAPETEN tinggal ikut saja nilai-nilai BerAkhlak tersebut dan tidak perlu membuat atau menambah-nambah nilai tersebut. Karena sebenarnya setelah dikaji oleh Kemenpan RB rata-rata nilai-nilai yang dibuat oleh sebagian K/L prinsip dan rincian nilai-nilai tersebut hampir sama.

Sebelumnya dipresentasikan Penggunaan Balis SMILE dalam rangka Peningkatan Pelayanan Insepksi oleh Rizal Palapa dan Peningkatan Pelayanan Perizinan Melalui Integrasi Balis 2.5 dengan OSS oleh Ishak.

Dalam presetasinya Rizal manyampaikan bahwa Balis SMILE adalah pengembangan sistem inspeksi yang memanfaatkan TI dan partisipatif pengguna. Balis SMILE menjadi tools inspektur dalam melaksanakan inspeksi secara efektif dan efisien, sehingga perlu terus dikembangkan terkait proses bisnis, keamanan dan pertukaran data serta perluasan pengawasan lainnya.

Menurut Rizal, BAPPENAS sudah menyetujui Balis SMILE menjadi progam nasional yang mendapatkan prioritas. “Di era industri 4.0, ke depan tentunya pengawasan dan inspeksi melalui sistem digital menjadi prioritas” tukasnya.

Terkait materi Peningkatan Pelayanan Perizinan Melalui Integrasi Balis 2.5 dengan OSS oleh Ishak, disampaikan bahwa perubahan/pengembangan tersebut antara lain Integrasi sistem pelayanan perizinan secara elektronik, BAPETEN fokus pada persyaratan teknis, penyederhanaan surat izin (izin untuk tiap jenis kegiatan), masa berlaku izin menjadi 5 tahun, waktu evaluasi yang lebih dipersingkat, penambahan jenis kegiatan yang tidak terdapat dalam pengaturan sebelumnya, yaitu penyimpanan sementara zatradioaktif. (BHKK/Bams).