Lewat sambutannya Jazi menjelaskan pentingnya pengembangan kompetensi SDM pengawas yang didukung dengan optimalisasi penggunaan IT, dalam rangka pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia. Pada kesempatan Rakor Inspektur ini juga dilakukan soft launching penggunaan B@lis Inspeksi Versi 2.0 oleh Kepala BAPETEN, sehingga diharapkan dapat memudahkan dan mengefektifkan tugas inspektur BAPETEN.

Direktur Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir Budi Rohman, selaku ketua panitia menyampaikan, momentum Rakor Inspektur I Tahun 2017 ini akan menjadi media penyampaian perencanaan pelaksanaan inspeksi TA. 2017, serta diseminasi peraturan-peraturan terbaru bagi Inspektur Keselamatan Nuklir.

Sementara itu Direktur Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif Sugeng Sumbarjo, saat peluncuran B@lis Inspeksi mengatakan, peluncuran B@LIS Inspeksi ini merupakan momentum penting dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di BAPETEN melalui peningkatan pelayanan e-government.

“B@lis inspeksi diharapkan dapat mendukung optimalisasi perencanaan inspeksi, penyusunan dan konfirmasi jadwal, mempermudah inspektur dalam membuat Laporan Hasil Inspeksi (LHI), serta memudahkan monitoring tindak lanjut hasil inspeksi. Setelah selesai inspeksi para inspektur dapat langsung mengirim LHI secara online dari fasilitas ke DIFRZR,” ujar Sugeng.

Pada rakor hari pertama, Deputi Perizinan dan Inspeksi Khoirul Huda mengatakan, trend penggunaan izin dari tahun ke tahun  baik di bidang medik maupun industri secara keseluruhan selalu meningkat. Khoirul menambahkan, hal ini menjadi tantangan untuk saat ini dan masa yang akan datang.

Terkait tantangan tersebut, Khoirul memaparkan kebijakan pengawasan dalam hal perizinan dengan cara penyertaan pegawai di luar unit kerja perizinan sebagai tim evaluator, penyempurnaan sistem B@lis, pelayanan perizinan On-the-Spot untuk daerah tertentu, mendorong perbaikan infrastruktur pendukung perizinan dan penyempurnaan peraturan.

Sedangkan untuk kebijakan pengawasan dalam bidang inspeksi dilakukan melalui inspeksi berbasis risiko, pembentukan daerah percontohan inspeksi (perintis), mendorong pemegang izin yang partisipatif, konsekuen dalam penegakan hukum dan terus menerus melakukan pembinaan inspektur.

Agenda hari pertama juga diisi dengan pemaparan draf Peraturan Kepala BAPETEN tentang Pelaksaan Inspeksi yang memuat ketentuan SDM Inspektur dan Code of Conduct Inspeksi, lalu dilanjutkan dengan sidang paralel terkait Tata Laksana IBN dan FRZR, Indikator Kinerja Instalasi IBN dan FRZR, Presentasi Sistem Inspeksi serta Rencana Inspeksi Tahun 2017.

Sementara hari kedua, diisi dengan pemaparan peraturan terbaru tentang Revisi UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, Perka BAPETEN No. 8 Tahun 2016 tentang Pengolahan Limbah Radioaktif Tingkat Rendah dan Tingkat Sedang, Presentasi Inspeksi dalam Rangka Pengawasan TENORM (Implementasi MoU BAPETEN-KLHK), serta Presentasi Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pengawasan BAPETEN Tahun 2016.

Sebagai garda terdepan dalam pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia, Inspektur BAPETEN diharapkan selalu meningkatkan kompetensinya melalui berbagai pelatihan dan pembinaan di bidang pengawas ketenaganukliran, serta penyegaran pemahaman peraturan  perundang-undangan, sehingga menjadi inspektur yang unggul, mandiri, berintegritas  dan transparan selaras dengan nilai-nilai BAPETEN.(bho/zd/bsb)