Layanan Publik

mkirimenu_2018-01-26-104911.gif
mkirimenu_2018-01-26-104958.png
mkirimenu_2018-01-26-105029.png

Bapeten Link

mkirimenu_2018-01-26-105102.png
mkirimenu_2018-01-26-105119.png
mkirimenu_2018-01-26-105136.png
mkirimenu_2018-01-26-105151.png
mkirimenu_2018-01-26-105207.png
mkirimenu_2018-11-15-104059.png

Peta Pemanfaatan Tenaga Nuklir

mkirimenu_2018-01-26-105624.png

Survei

mkirimenu_2018-01-26-105420.png
mkirimenu_2018-01-26-105524.jpg

Video

Public Hearing Standard Pelayanan Prima Perizinan Reaktor Daya
Kembali 04 Oktober 2019 | Berita BAPETEN
small_thumb_2019-10-04-124959.jpg

“Core business Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir (DPIBN) antara lain menyelenggarakan perizinan reaktor daya dan reaktor non-daya. Dalam perizinan reaktor daya atau yang lebih dikenal di masyarakat sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), dimulai dengan tahapan persetujuan tapak, pembangunan, pengoperasian hingga tapak tersebut dibebaskan dari pengawasan BAPETEN semuanya harus diberikan kepastian dalam proses perizinannya.” Ungkap Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir-BAPETEN Budi Rohman dalam sambutan pembukaan kegiatan Public Hearing Standard Pelayanan Prima Perizinan Reaktor Daya, pada 4 Oktober 2019, di Bandung.

Dalam kegiatan yang melibatkan dari PT. PLN dan BATAN tersebut, Budi Rohman menyatakan bahwa sebagai penyelenggara pelayanan publik, seluruh pelayanan perizinan harus memenuhi komponen standar pelayanan sebagaimana amanat Undang-Undang No. 25 tahun 2009, tentang pelayanan publik. Di antara komponen standar pelayanan ialah jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan.

Sedangkan menurut Weki Handono dari Kemenpan RB, prinsip dasar dalam penyusunan standar pelayanan ialah sederhana dan mudah diikuti, melibatkan partisipasi masyarakat, dapat dipertanggungjawabkan, terus menerus dilakukan perbaikan berkelanjutan, mudah diakses masyarakat, jaminan bahwa pelayanan dapat menjangkau semua masyarakat, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat sebagai penggunan layanan memerlukan layanan yang cepat yang terukur dalam service delivery mencakup persyaratan, sistem mekanisme yang jelas, jangka waktu pelayanan yang pasti, kepastian biaya layanan, produk layanan yang baik, serta memperhatikan aduan dan saran dari masyarakat.

Hasil dari kegiatan ini, diharapkan akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan standar pelayan perizinan reaktor daya oleh BAPETEN. [DPIBN/AA/BHKK/SP].

imgkonten


Komentar (0)


Tautan Lembaga Pemerintah Non Kementrian

mbawahmenu_2018-01-26-112824.pngmbawahmenu_2018-01-26-112839.pngmbawahmenu_2018-01-26-112853.pngmbawahmenu_2018-01-26-112908.pngmbawahmenu_2018-01-26-112923.pngmbawahmenu_2019-02-25-144747.pngmbawahmenu_2018-01-26-113002.png