Dalam kegiatan yang melibatkan dari PT. PLN dan BATAN tersebut, Budi Rohman menyatakan bahwa sebagai penyelenggara pelayanan publik, seluruh pelayanan perizinan harus memenuhi komponen standar pelayanan sebagaimana amanat Undang-Undang No. 25 tahun 2009, tentang pelayanan publik. Di antara komponen standar pelayanan ialah jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan.

Sedangkan menurut Weki Handono dari Kemenpan RB, prinsip dasar dalam penyusunan standar pelayanan ialah sederhana dan mudah diikuti, melibatkan partisipasi masyarakat, dapat dipertanggungjawabkan, terus menerus dilakukan perbaikan berkelanjutan, mudah diakses masyarakat, jaminan bahwa pelayanan dapat menjangkau semua masyarakat, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat sebagai penggunan layanan memerlukan layanan yang cepat yang terukur dalam service delivery mencakup persyaratan, sistem mekanisme yang jelas, jangka waktu pelayanan yang pasti, kepastian biaya layanan, produk layanan yang baik, serta memperhatikan aduan dan saran dari masyarakat.

Hasil dari kegiatan ini, diharapkan akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan standar pelayan perizinan reaktor daya oleh BAPETEN. [DPIBN/AA/BHKK/SP].