Kaitan dengan Program Presiden Jokowi: NAWACITA – 7 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Tujuan

• Memastikan bahwa pembangunan dan pengoperasian reaktor daya dilaksanakan
  • dengan tetap menjamin keselamatan masyarakat, pekerja, dan perlindungan terhadap LH dari bahaya radiasi; keamanan nuklir; dan safeguards;
  • menjunjung tinggi budaya keselamatan dan budaya keamanan; serta
  • sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk kewajiban internasional sebagai negara pihak;
• Menjamin bahwa pengawasan dilakukan dengan memenuhi kaidah pelayanan prima;
• Membangun kepercayaan masyarakat akan sistem pengawasan reaktor daya;
• Mempersiapkan sistem pengawasan yang terintegrasi antara inspeksi, peraturan, dan perizinan; dan
• Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai.

Program Pemerintah untuk membangun RDNK dan “PLTN 5000 MW 2024”:

• SDM BAPETEN belum memiliki pengalaman dalam perizinan reaktor daya;
• Perizinan tapak reaktor daya memerlukan kepakaran dalam bidang Seismik, Geoteknik, Vulkanologi, Demografi, Meteorologi dan klimatologi, Hidrologi, dan Human induced events yang bukan menjadi domain utama kepakaran BAPETEN;
• Pelayanan prima proses perizinan tidak boleh mengorbankan kepentingan keselamatan dan keamanan nuklir;
• BAPETEN belum memiliki dan menguasai penggunaan beberapa computer code yang dibutuhkan sebagai bagian dari Decision Support System, misalnya computer code untuk tapak;
• Audit mutu di negara pemasok belum pernah dilakukan;
• Keterserdiaan PUU untuk menunjang fungsi pengawasan diuji dalam proses perizinan dan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada;
• Komunikasi publik belum memadai, terutama sinkronisasi dengan instansi terkait; dan
• Kesiapsiagaan nuklir belum dibangun untuk reaktor daya.

Pengembangan

• Metodologi dan tata cara pelayanan perizinan;
• Sistem verifikasi dan inspeksi;
• PUU dan pedoman/standar terkait reaktor daya;
• Decision support system;
• Kerja sama dalam dan luar negeri;
• SDM pengawas PLTN; dan
• Komunikasi publik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat akan sistem pengawasan reaktor daya.

Penerima Manfaat

• Pemerintah: Pemohon Izin RDNK, instansi terkait;
• Swasta/BUMN: Pemohon Izin RDK, Pemasok;
• Pekerja; dan
• Masyarakat secara umum

Strategi

• Pengawasan yang pro-aktif dan berorientasi pada pelayanan prima;
• Koordinasi dengan sesama instansi pengawas;
• Koordinasi dengan badan pengawas negara pemasok;
• Pemanfaatan pakar nasional (dari universitas dan instansi litbang) secara optimal dan sekaligus pembelajaran nasional; Pemanfaatan kerja sama nasional dan internasional untuk memastikan bahwa seluruh proses telah dilakukan secara menyeluruh dan seksama; dan
• Komunikasi publik secara bersama dan harmonis dengan instansi terkait.

Indikator Kinerja

• Perizinan (dan Pengkajian):
  • Terlaksananya proses perizinan yang menyeluruh dalam menjamin keselamatan, keamanan dan safeguards;
  • Tersedianya kapabilitas dalam pengembangan decision support system;
  • Tersediannya layanan perizinan yang tepat waktu.
• Inspeksi: Tersediannya informasi dan data primer dari lapangan dan dari negara pemasok untuk pengambilan keputusan perizinan.
• Peraturan perundang-undangan: Tersediannya PUU dan Pedoman/Standar yang implementable dalam menjamin keselamatan, keamanan dan safeguards.
• SDM: terpenuhinya persyaratan yang disusun dalam training need assessment terkait program pengawasan PLTN.
• Komunikasi publik: tercapainya kepercayaan publik kepada BAPETEN minimum 70%.

Uraian Kegiatan

• Evaluasi data perizinan:
  • Review oleh staf BAPETEN;
  • Assessment oleh staf BAPETEN dan pakar nasional;
  • Review atas rencana kerja BATAN dan hasil evaluasi BAPETEN oleh IAEA.
• Pengembangan Decision Support System: Pengadaan computer code dan Workshop penggunaan computer code serta kajian teknis terkait.
• Pelaksanaan verifikasi dan inspeksi: Inspeksi Tapak dan audit mutu di negara pemasok.
• Pengembangan peraturan perundang-undangan: Review PUU yang ada, dan Konsultasi internal dan publik.
• SDM: Review status Training Need Assessment; Diklat, Workshop, dan OJT
• Komunikasi Publik: Terbentuknya kebijakan komunikasi publik; koordinasi dan penyelenggaraan.