Pertemuan tahunan APSN ke 9 dilaksanakan selama dua hari (1 - 2/11/2018) di Vienna Austria, diikuti oleh negara-negara anggota APSN yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Kamboja, Myanmar, Jepang, Vietnam, Amerika Serikat, Thailand, Banglades, Australia, Kanada, Korea Selatan dan beberapa organisasi dalam bidang ketenaganukliran yaitu IAEA, ESARDA dan ORNL dengan jumlah peserta pertemuan yang hadir adalah 46 orang.

Dalam pertemuan tersebut dilakukan presentasi dan pembahasan pleno yang dipimpin oleh Ketua APSN periode 2017-2018 Dr. Hosik Yoo (Korea Selatan) serta presentasi dan pembahasan per Kelompok Kerja yang dipimpin oleh masing-masing fasilitator Kelompok Kerja. Wakil Presiden KINAC dalam sambutan mewakili Ketua APSN menyampaikan bahwa APSN merupakan wadah yang baik bagi setiap negara anggota untuk dapat memperoleh informasi dan pengalaman penting dalam penerapan safeguards yang efektif dan efisien melalui pertukaran informasi dan pengalaman. Pertemuan dilaksanakan selama dua hari yang membahas berbagai isu terkait safeguards dan perkembangan pembangunan kapasitasnya dalam bentuk pleno dan kelompok kerja.

Sementara itu, pada sesi khusus pembicara IAEA dari divisi Safeguards Max Aparo menyampaikan beberapa isu terkait pelaksanaan safeguards IAEA, yang antara lain: IAEA memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas terselenggaranya pertemuan ke 9 APSN, karena dengan adanya APSN pelaksanaan safeguards khususnya di negara-negara Asia-Pasifik dapat berjalan secara efektif dan efisien sehingga dapat mendukung IAEA dalam mewujudkan tujuan perjanjian NPT. IAEA mendorong penerapan safeguards yang diperkuat berdasarkan pembelajaran dari kasus nuklir Iran. Iran telah berkomitmen untuk patuh terhadap penggunaan nuklir untuk damai melalui perjanjian JCPOA. Pengalaman kasus nuklir Iran menjadi pembelajaran penting untuk dapat diterapkan pada kasus DPRK. IAEA telah membentuk tim khusus untuk menangani aktivitas nuklir di DPRK untuk memantau dan verifikasi aktivitas nuklir.

IAEA telah mendidik para inspektur untuk melakukan monitoring dan verifikasi di DPRK. Inspektur tersebut berasal dari negara-negara dunia yang merupakan anggota IAEA. Perlu adanya dukungan keuangan secara regular yang memadai serta kehandalan inspektur dalam hal teknis monitoring dan verifikasi dengan memanfaatkan teknologi. Penerapan State Level Approach (SLA) merupakan bentuk upaya pencegahan terhadap adanya kasus yang serupa dengan Iran dan DPRK. Saat ini IAEA tengah menyusun prosedur detail terkait dengan pelaksanaan SLA dimaksud. Pada masa mendatang IAEA akan berfokus pada implementasi SLA bagi negara-negara anggota yang telah menerapkannya.

Kombinasi antara sumber terbuka (informasi terbuka) dengan data safeguards suatu negara sangat penting untuk penerapan safeguards yang diperkuat dalam rangka mengawasi dan memastikan bahwa pemanfaatan tenaga nuklir hanya untuk maksud damai. Keterbatasan budget (finansial) mendorong IAEA untuk menerapkan pengawasan sistem safeguards yang efektif dan efisien. Upaya untuk meningkatkan efektivitas penerapan safeguards yang kuat salah satunya dilakukan oleh IAEA melalui kegiatan simposium safeguards yang akan dilaksanakan pada 5 - 9 November 2018. Dimana forum tersebut dapat menjadi ajang bagi negara-negara anggota untuk saling bertukar informasi dan pengalaman dalam penerapan safeguards di negara masing-masing.

Dalam pertemuan APSN ke 9 ini, Indonesia ditunjuk sebagai ketua APSN periode 2019-2020 dan diamanatkan untuk terus mengembangkan APSN untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan sistem safeguards dalam kerangka kerjasama antar negara anggota. Kepala BAPETEN Prof. Dr. Ir. Jazi Eko Istiyanto, M.Sc., IPU. menyambut dengan baik penunjukan Indonesia sebagai Ketua APSN periode 2019-2020.[DIIBN/DR/BHO/TDS]