Pertemuan ini dihadiri oleh Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagan Nuklir, Kepala Balai Diklat Bapeten dan staf yang mewakili unit kerja di lingkungan Bapeten (DKKN, P2STPIBN dan BHKK) serta perwakilan dari Bakamla. Dalam sambutannya, Deputi Bidang Perijinan dan Inspeksi mengungkapkan terkait rezim keamanan nuklir, dimana keterlibatan pemangku kepentingan terkait seperti petugas garda terdepan atau biasa disebut Front Line Officer (FLO) dan lembaga penegak hukum sangat diperlukan serta koordinasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan harus ditingkatkan.

Pada kesempatan lain, Koordinator Keteknikan mempresentasikan terkait kebutuhan nasional terkait respon keamanan nuklir di Indonesia, yang dilanjutkan dengan pembahasan worksheet kemampuan respon dan peta jalan respon keamanan nuklir Indonesia yang merupakan tindaklanjut dari hasil Virtual National Workshop on Response Framework yang dilaksanakan pada November 2021.

Dari pertemuan ini disampaikan bahwa IAEA memiliki beberapa project yang akan dilaksanakan tahun 2023 – 2025 dalam rangka pengembangan infrastruktur dan kapabilitas Indonesia terkait respon keamanan nuklir diantaranya Expert Mission, penyelenggaraan Training of Trainer, dan penyediaan peralatan respon untuk tim MEST BAPETEN, Bakamla dan BAIS.

Pada hari terakhir, IAEA melakukan kunjungan ke kantor Badan Keamanan Laut (Bakamla) dengan didampingi oleh pihak Bapeten dalam rangka observasi kemampuan Bakamla saat ini dan rencana bantuan peralatan deteksi radiasi untuk Bakamla. (DKKN/Firdaus/BHKK/Bams).