KORINWAS kali ini mengambil tema “Pengembangan dan Penguatan Sistem Keamanan Nuklir Nasional sebagai Upaya Proaktif Pelaksanaan Nawa Cita”, karena itu peserta yang diundang terdiri dari perwakilan dari instansi dan lembaga antara lain Badan Keamanan Laut RI, Direkturat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kepolisian RI, Ororitas pelabuhan, perusahaan terminal peti kemas, dan beberapa instansi yang tergabung dalam konsorsium RPM. Kepala BAPETEN, Jazi Eko Istiyanto yang memberikan sambutan sekaligus membuka KORINWAS menyampaikan “tidak adanya PLTN di Indonesia bukan berarti Indonesia aman dari bahaya nuklir, karena bisa jadi justru ancaman radiasi itu datang dari negara tetangga yang menggunakan PLTN, bila PLTN di negaranya bermasalah, atau bisa jadi berupa ancaman teror nuklir”. “Indonesia yang wilayahnya seluas Uni Eropa dan mayoritas adalah laut dapat menjadi sarana untuk entri poin/exit point illicit traficking zat radioaktif melalui pelabuhan laut, karena itu koordinasi secara “jamaah” dari berbagai pihak sangat diperlukan”, ujar Jazi menambahkan. Sementara itu sambutan Menkopolhukam Jeneral (Purn TNI) Wiranto yang dibacakan oleh Staf Ahli Menkopolhukam Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman, Laksda TNI I Nyoman Nesa, menginstrukesikan kepada BAPETEN agar semakin meningkatkan kualitas pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia ini dengan sebaik-baiknya. Berikan yang terbaik untuk keselamatan dan keamanan NKRI, tingkatkan koordinasi dan sinergi dengan semua pemangku kepentingan, dan perkuat kerja sama, baik regional maupun internasional, untuk penguatan kemampuan nasional dalam payung Sistem Keamanan Nuklir Nasional. Menkopolhukam juga menginstruksikan agar semua kementerian dan lembaga terkait perlu mendukung dan berkolaborasi dengan BAPETEN secara proaktif, terpadu, dan sungguh-sungguh guna membangun kemampuan deteksi dini, cegah-tangkal, dan respons keamanan nuklir di semua wilayah NKRI. Juga diminta kepada lembaga terkait agar membangun dan mengoperasikan Sistem Keamanan Nuklir Nasional dengan kelengkapan infrastruktur yang andal dengan dukungan personel yang kompeten. Sekretaris Utama BAPETEN, Hendriyanto Hadi Tjahyono, bertindak selaku moderator dalam acara diskusi panel yang diadakan. Secara berturut-turut menyampaikan presentasi sebagai narasumber dari BAPETEN, Badan Keamanan Laut RI, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Pasukan Gegana POLRI, yang intinya semua mendukung secara penuh upaya peningkatan kerjamasa keamanan nuklir di Indonesia khususnya keamanan nuklir di pelabuhan laut. Diselenggarakan pula konferensi pers dengan mengundang awak media baik dari media cetak, media daring dan juga televisi. Ada beberapa media yang mengkonfirmasi terkait bom nuklir Bandung yang sempat ramai beberapa waktu yang lalu. Terkait hal ini dijelaskan Jazi bahwa “bom Bandung oleh teroris bebarapa waktu yang lalu belum sempai kepada bom nuklir atau bahkan “dirty bom”, tetapi keberadaan kaos lampu patromak yang mengandung radiasi thorium dekat dengan lokasi kejadian patut diduga mengarah kesana, karena itu kita harus tetap waspada”, tukas jazi menjawab pertanyaan media. Pada kesempatan KORINWAS ini, Juga diadakan pameran dan peragaan beberapa peralatan pengawasan yang dimiliki oleh BAPETEN. Terlihat pengunjung antusias melihat pameran ini dan bertanya banyak hal kepada staf DKKN BAPETEN. Resume KORINWAS 2017 yang dibacakan oleh Hendriyanto bahwa terdapat fakta adanya eskalasi peningkatan penggunaan zat radioaktif di Indoensia, karena itu dalam rangka antisipasi ancaman keamanan nuklir di Indoensia, telah dicapai kesepakatan dari forum KORINWAS ini meliputi 2 aspek yaitu aspek sinergitas dan aspek infrastruktur. Untuk aspek sinergitas tindak lanjutnya berupa peningkatan koordinasi antar instansi untuk membangun sistem keamanan nuklir nasional, juga pelaksanaan kegiatan terpadu untuk mencegah penyusupan bahan nuklir, paling tidak dimulai dengan penyusunan SOP. Juga selalu diadakan pertukaran data dan informasi antar isntansi terkait. Untuk aspek infrastruktur, telah disepakati bahwa peralatan RPM perlu ditambah di pelabuhan-pelabuhan di wilayah Indonesia, karena saat ini baru ada 6 buah RPM sedangkan pintu masuk kapal ke wilayah Indonesia jumlahnya ratusan. Evaluasi terhadap penembatan RPM yang sudah ada saat ini, juga akan dilakukan, apakah sudah tepat dan efektif pemanfaatanya. Lalu yang tak kalah penting adalah pengembangan kompetensi personil akan terus dilakukan dengan bekerja sama antar lembaga dan instansi terkait. [BHO/BSB/AQ]