Dalam rangka mengimplementasikan amanat tersebut, Direktorat Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (DP2FRZR) BAPETEN menyelenggarakan kegiatan konsultasi publik peraturan perundang-undangan ketenaganukliran bidang fasilitas radiasi dan zat radioaktif, tanggal 20 Juni 2019, di kota Padang, Sumatera Barat.

Acara dibuka oleh Direktur Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif yang diwakili oleh Kepala Subdirektorat Pengaturan Pengawasan Proteksi Radiasi dan Keselamatan Lingkungan Aris Sanyoto, dalam sambutan pembukaanya disampaikan “tujuan penyusunan rancangan peraturan justifikasi antara lain adalah untuk menjadi instrumen penyaring terhadap teknologi nuklir baru yang akan memasuki wilayah hukum NKRI, dilihat dari sisi keselamatan, keamanan, ekonomi, serta kondisi sosial dan budaya di Indonesia.”

Acara yang dihadiri oleh 52 peserta perwakilan dari pengguna aplikasi teknologi nuklir di bidang kesehatan dan industri di wilayah Sumatera Barat ini, dilanjutkan dengan presentasi Rancangan Penggantian PP No. 56 Tahun 2014 oleh Diella Ayudha Susanti, Pengawas Radiasi Muda, dan Rancangan Peraturan BAPETEN tentang Justifikasi Terhadap Pemanfaatan Tenaga Nuklir oleh Intanung Syafitri, Pengawas Radiasi Pertama.

Dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang dipandu oleh Aris Sanyoto. Dalam tanya jawab, beberapa masukan dari peserta perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut dari BAPETEN seperti keprihatinan mereka dengan uji kesesuaian dalam penggunaan alat rontgen di rumah sakit/klinik, dan usulan untuk membedakan biaya izin bagi pengguna di bidang kesehatan dan bidang industri, mengingat penggunaan di bidang kesehatan adalah untuk pelayanan masyarakat, yang di dalamnya ada unsur sosial. [DP2FRZR/HR/BHKK/SP].