Konsultasi publik ini bertujuan untuk memperoleh dan menampung aspirasi, masukan, dan pandangan dari berbagai pemangku kepentingan; mengidentifikasi secara dini potensi dampak negatif dari rencana pembangunan; serta menyusun rekomendasi pertimbangan lingkungan untuk pengambilan keputusan strategis. Acara diselenggarakan secara daring dan luring dari Auditorium BAPETEN, Jakarta, pada Selasa, 9 Desember 2025.

Acara dibuka oleh Ketua Pokja KLHS PLTN, Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir BAPETEN Haendra Subekti, yang menyampaikan apresiasi atas kerja bersama berbagai kementerian/lembaga dalam proses penyusunan KLHS selama enam bulan terakhir. Ia menegaskan bahwa KLHS PLTN merupakan instrumen strategis untuk memastikan kesiapan pemerintah dalam mengambil keputusan berbasis data terkait pembangunan PLTN.

“Keterlibatan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan sejak awal sangatlah penting. Kesiapan lokasi, tata ruang, serta dukungan masyarakat menjadi fondasi agar pembangunan PLTN tidak hanya layak secara teknis, tetapi juga dapat diterima secara sosial. KLHS dipastikan mengakomodasi masukan lintas sektor untuk menjamin bahwa pembangunan PLTN berlangsung aman, terukur, dan selaras dengan tujuan perlindungan lingkungan,” tegasnya.

“Dokumen KLHS ini akan menjadi salah satu pijakan dalam menyiapkan rekomendasi kebijakan nasional terkait PLTN. Dengan adanya keselarasan persepsi antar pemangku kepentingan, diharapkan proses transisi menuju program pembangunan PLTN dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat di wilayah terdampak maupun bagi ketahanan energi nasional secara keseluruhan,” tambahnya.

Sambutan berikutnya disampaikan oleh Direktur Energi Baru EBTKE Senda Hurmuzan Kanam, yang hadir mewakili Direktur Jenderal EBTKE. “Pemerintah telah menempatkan energi nuklir sebagai salah satu opsi strategis dalam mencapai target dekarbonisasi nasional. Kebijakan energi terbaru menjadikan PLTN bukan lagi ‘opsi terakhir’, tetapi bagian integral dari strategi bauran energi rendah karbon, sejalan dengan target Net Zero Emission pada 2060,” ujarnya.

“Rencana pembangunan PLTN telah tercantum dalam dokumen strategis nasional, termasuk RUKN dan RUPTL 2025–2034, yang menargetkan PLTN pertama beroperasi sekitar 2032–2033 dengan kapasitas awal 250 MW. Pemerintah juga telah menyiapkan tahapan regulasi, mulai dari penyelesaian Rancangan Perpres Tata Kelola Pelaksana PLTN pada 2025, pembentukan organisasi pelaksana pada 2026, penetapan tapak PLTN pada 2026–2027, hingga groundbreaking pada awal 2027,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pembangunan PLTN hanya dapat dilakukan pada lokasi yang telah dikaji secara komprehensif dari aspek keselamatan, geologi, tata ruang, dan kesiapan lingkungan. Lokasi yang telah dikaji sejak lama seperti Bangka Selatan, Bangka Barat, serta Pantai Gosong di Kalimantan Barat menjadi rujukan utama dalam tahap awal. “PLTN akan menjadi fondasi penting bagi masa depan energi Indonesia yang bersih, mandiri, dan berkelanjutan,” tambahnya.

Acara yang diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten, serta lembaga riset ini dilanjutkan dengan sesi presentasi oleh Tenaga Ahli Fakultas Geografi UGM, Ketua Tim KLHS UGM Langgeng Wahyu Santosa, Tim Ahli Radiasi dan Keselamatan Nuklir Andika Yudha Prawira, serta Tim Ahli Lingkungan dan AMDAL Ahsan Nurhadi.

Dalam sesi diskusi, peserta menyampaikan berbagai pertanyaan dan masukan terkait hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk wilayah calon tapak potensial PLTN di Bangka dan Bengkayang.

Acara ditutup oleh Ketua Pokja KLHS PLTN, Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir BAPETEN Haendra Subekti, yang menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif seluruh peserta. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal menuju pengambilan keputusan strategis, sehingga setiap masukan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan KLHS. Ia juga menekankan bahwa proses penyusunan KLHS merupakan pengalaman baru bagi BAPETEN dan perlu terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor.

“Diharapkan penyusunan KLHS berikutnya pada lokasi-lokasi potensial lainnya juga dapat dilakukan dengan pola kolaborasi serupa, sehingga Indonesia memiliki kesiapan menyeluruh dalam mengembangkan PLTN secara bertahap. Semoga semangat kebersamaan ini terus terjaga, dan kita semua dapat berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan PLTN yang aman, berkualitas, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujarnya. [BHKK/SP]