(Yogyakarta) Dalam rangka pengumpulan informasi dan referensi untuk dapat ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Pemerintah dan mitra kerja terkait terkait dengan pemanfaatan nuklir sebagai salah satu sumber energi baru, maka anggota Komisi VII DPR RI mengadakan kunjungan kerja spesifik ke Pusat Sains dan Aplikasi Teknologi Akselerator (PSTA) - Batan Yogyakarta. Kunjungan kerja yang dihadiri oleh Kepala BATAN, Kepala BAPETEN, anggota Dewan Energi Nasional (DEN), perwakilan PLN, perwakilan Kementerian ESDM ini dilaksanakan Rabu (14/09/2016) siang.
Dalam sambutannya, Gus Irawan Pasaribu selaku ketua tim kunjungan kerja menyatakan "kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke Reaktor Kartini ini bertujuan rangka melihat secara langsung kegiatan Reaktor Nuklir Kartini yang didesain untuk tujuan penelitian, latihan dan pendidikan di bidang Nuklir, dan mendapat informasi serta kondisi terkini terkait peran Nuklir sebagai salah satu dari sumber energi baru yang diharapkan mampu merealisasikan tujuan pengelolaan energi nasional".
"Ada beberapa daerah yang menyatakan paling tidak suara-suara untuk membangun PLTN, antara lain Kaltim, Kalbar, Bangka Belitung, dan Batam," ungkap Kepala BATAN, Djarot Sulistio Wisnubroto, dalam paparannya terkait dengan dukungan masyarakat terhadap PLTN.
Dalam pembukaan sambutannya, Kepala BAPETEN, Jazi Eko Istiyanto menyatakan, "Khittoh Badan Pengawas bukanlah anti nuklir atau pro nuklir, namun harus netral, namun dengan adanya PLTN maka tantangan yang dihadapi akan semakin menantang sehingga scientist, engineer, maupun lawyer yang ada di BAPETEN akan semakin excited dengan adanya tantangan ini".
Dalam konteks kedaruratan, Kepala BAPETEN menegaskan bahwa dibangun atau tidaknya PLTN di Indonesia, dalam perspektif BAPETEN risiko yang dihadapi oleh Indonesia akan sama, dengan adanya rencana pembangunan PLTN di beberapa negara tetangga, antara lain Malaysia, Vietnam, dan Bangladesh, yang bila terjadi kecelakaan PLTN di negara-negara tersebut maka Indonesia juga akan terkena dampaknya. "Insya Alloh PLTN itu aman, karena ada BAPETEN", pungkas Kepala BAPETEN.
Dalam Peraturaran Pemerintah Nomor 79 tahun 2017 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), dinyatakan bahwa energi nuklir dijadikan sebagai pilihan terakhir. Menurut Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Tumiran, kalimat ini seringkali dipahami secara tidak lengkap, bahwa energi nuklir akan dipakai di Indonesia apabila seluruh sumber energi lain telah habis dimanfaatkan. Hal ini kurang tepat, mengingat pemanfaatan energi nuklir tetap dapat dipertimbangkan dengan mempertimbangkan keamanan pasokan energi nasional dalam skala besar, serta nilai keekonomian. “Kalau energi terbarukan tidak bisa memasok skala besar dan nilai keekonomiannya tidak tercapai, berarti energi nuklir masuk, itulah opsinya, bukan berarti kalau pilihan terakhir menunggu semuanya selesai", demikian Tumiran menjelaskan.
Anggota Komisi VII DPR-RI, Kurtubi, menyampaikan dalam pandangannya bahwa pasokan listrik yang stabil sangat diperlukan dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, sehingga ekonomi akan semakin meningkat. Untuk menjamin kestabilan pasokan tersebut, Kurtubi mendukung dipercepatnya pembangunan PLTN di Indonesia.
Kunjungan kerja anggota Komisi VII DPR RI di Pusat Sains dan Aplikasi Teknologi Akselerator (PSTA) - Batan Yogyakarta diakhiri dengan kunjungan langsung ke Reaktor Kartini, untuk melihat langsung aktifitas yang dilaksanakan di reaktor tersebut. [BHO-AQ]
