Workshop yang didukung oleh Pemerintah Amerika Serikat dan Jepang tersebut, menjadi forum strategis untuk membahas kesiapan kebijakan dan infrastruktur dalam pengembangan Small Modular Reactor (SMR). Berdasarkan agenda resmi, hari pertama workshop menyoroti pentingnya regulator yang kompeten dan independen, proses perizinan, pengembangan sumber daya manusia, persyaratan tapak, serta strategi pelibatan pemangku kepentingan.

Dalam sesi penutupan hari pertama (Day 1 Wrap-up and Closing Remarks), Plt. Kepala BAPETEN Zainal Arifin selaku Indonesia Representative menyampaikan apresiasi atas pertukaran pengetahuan dan pengalaman yang konstruktif antara Indonesia, Amerika Serikat, dan Jepang.

Dalam pernyataannya, menegaskan bahwa sebagai negara yang sedang mempersiapkan diri dalam pengembangan tenaga nuklir (embarking country), Indonesia memahami bahwa program pembangkit listrik tenaga nuklir menuntut fondasi regulasi yang kuat, disiplin kelembagaan, serta komitmen yang tidak dapat ditawar terhadap keselamatan.

“Bagi BAPETEN, keselamatan, keamanan, dan safeguards bukanlah pilihan, melainkan persyaratan mutlak. Pembelajaran yang dibagikan para mitra internasional menjadi referensi penting dalam memperkuat kompetensi regulator, kesiapan sumber daya manusia, serta strategi pelibatan pemangku kepentingan. Namun demikian, seluruh pendekatan akan diadaptasi secara cermat sesuai dengan kerangka hukum nasional dan konteks Indonesia. Indonesia akan melangkah secara bertanggung jawab, transparan, dan selaras dengan kewajiban internasional yang berlaku,” tegasnya.

Penegasan tersebut mencerminkan peran BAPETEN sebagai regulator independen yang memastikan setiap tahapan persiapan pengembangan PLTN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta komitmen internasional Indonesia.

Partisipasi dalam FIRST Workshop ini, menjadi bagian dari upaya berkelanjutan BAPETEN dalam memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, serta membangun kepercayaan publik melalui tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Kegiatan akan dilanjutkan pada hari kedua, dengan pembahasan mengenai rantai pasok nuklir, pendekatan multi-lembaga dalam pengembangan SMR, penguatan kapasitas regulator, serta diskusi teknis terkait proses perizinan dan tantangan implementasi. [BHKK/SP]