Bercermin pada kebutuhan tersebut maka BAPETEN bekerja sama dengan IAEA menyelenggarakan Lokakarya Regional Tingkat Tinggi pada Kerangka Hukum Internasional untuk Keamanan Nuklir sebagai wujud perhatian yang tinggi terhadap keamanan nuklir di kawasan Asia Tenggara.

 Acara yang diselenggarakan di Denpasar-Bali tersebut belangsung pada tanggal 20 - 22 Juli 2011 dan dibuka secara resmi oleh Kepala BAPETEN, As Natio Lasman. Kepala BAPETEN dalam kesempatan ini didampingi oleh pakar IAEA Mr. Alexey Ubeev, Deputi Bidang Perijinan dan Inspeksi, Martua Sinaga dan Deputi Bidang Pengajian Keselamatan Nuklir, Khoirul Huda serta beberapa pejabat jajaran Eselon 2 dan 3 dari BAPETEN. Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan negara-negara di lingkungan ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam dan Laos; serta instansi pemerintah terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Perwakilan Tetap RI di Wina, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Badan Intelijen Nasional (BIN), POLRI dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

Dalam sambutan pembukaan acara, Kepala BAPETEN menyampaikan bahwa Indonesia telah menerapkan Perjanjian Seifgard Komprehensif (Comprehensive Safeguards Agreement) dengan IAEA, meratifikasi Protokol Tambahan (Additional Protocol to Safeguards Agreement) dan Konvensi Perlindungan Fisik Bahan Nuklir (Convention to Physical Protection of Nuclear Material) beserta amandemennya. Disamping itu Indonesia juga berperan aktif dalam KTT Keamanan Nuklir (Nuclear Security Summit) yang telah diselenggarakan tahun lalu di Amerika Serikat. KTT Keamanan Nuklir tersebut sangat penting dalam upaya mencegah kemungkinan penggunaan senjata nuklir oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan menciptakan kekacauan dunia.

"Indonesia selalu aktif menyerukan negara-negara lain terhadap penggunaan nuklir untuk kepentingan umat manusia dan selalu berpartisipasi dalam setiap pertemuan untuk membahas masalah nuklir agar bahan tersebut tidak jatuh ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab", tegas Beliau.

Salah satu tujuan dari lokakarya tingkat Asia Tenggara ini adalah untuk membahas penguatan perundang-undangan dalam mewujudkan keamanan nuklir nasional dari ancaman terorisme dan kebutuhan ratifikasi perjanjian internasional yang terkait. Tujuan lainnya adalah untuk mewujudkan kesesuaian hukum nasional dengan instrumen internasional terkait keamanan nuklir. Dengan diwujudkannya kesepahaman antar negara anggota ASEAN terhadap sistem perundangan terkait keamanan nuklir, maka diharapkan setiap negara memiliki instrumen hukum yang cukup kuat dalam menanggulangi bahaya terorisme nuklir dan dapat menciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara.

Setelah acara berlangsung selama tiga hari diisi dengan presentasi dan diskusi terhadap makalah dari IAEA, BATAN, Kementerian Luar Negeri dan duta setiap negara anggota ASEAN, maka pada Jumat (22/7) Lokakarya tingkat Asia Tenggara tersebut ditutup secara resmi oleh perwakilan IAEA.