Energi nuklir memiliki potensi risiko keselamatan yang signifikan jika tidak diawasi secara ketat. Pengawasan PLTN membutuhkan kompetensi dan tingkat keahlian yang tinggi dari multi-disiplin keilmuan yang dapat mendukung implementasi PLTN. Selain itu, pengawasan ketenaganukliran melibatkan pemahaman yang mendalam tentang aspek teknis dan operasional fasilitas nuklir. Oleh karena itu, diperlukan Technical Support Organization (TSO) untuk memberikan dukungan teknis kepada badan pengawas dalam memastikan pengoperasian PLTN secara selamat, efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Sebagai upaya penjajakan awal, pemetaan dan penghimpunan informasi terkait dengan calon TSO potensial untuk mendukung kesiapan pengawasan dalam rangka menyongsong pembangunan PLTN pertama di Indonesia, maka pada 25 Maret 2024 dilaksanakan forum diskusi pengawasan PLTN. Forum tersebut dihadiri para pimpinan BAPETEN yang didampingi Pejabat Tinggi Pratama terkait; Perwakilan Dewan Energi Nasional (DEN); Perwakilan Kementerian ESDM; Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika – BAPPENAS; Perwakilan PT. Sucofindo, dan Perwakilan PT PLN (Persero) PUSERTIF.

Pada forum diskusi ini, dipaparkan berbagai materi, antara lain Status dan Progress: Kebijakan Nasional terkait Pembangunan PLTN di Indonesia; Mekanisme dan Pengalaman Kementerian ESDM dalam Pengawasan Pembangkit Listrik Menggunakan Pihak Ketiga; Overview Kebijakan BAPPENAS untuk RPJPN dan RPJMN dalam Pembangunan PLTN di Indonesia; serta Perencanaan Nasional untuk Kelistrikan dengan EBT dalam pentahapan pertama 2025 – 2029 oleh BAPPENAS.

Anggota DEN Agus Puji Prasetyono menyatakan dalam paparan nya, “Pemerintah sedang menyiapkan organisasi, regulasi dan rencana lokasi Pembangunan PLTN yang aman, bermanfaat, dan harga terjangkau”. Lebih lanjut, Agus menegaskan pilihan lokasi pembangunan PLTN dalam rencana Kebijakan Energi Nasional (KEN), “PLTN diutamakan berlokasi di luar Jawa, diarahkan sebagai pengganti pembangkit Diesel (dedieselisasi). Lokasi pertama yang ditetapkan berdasar sidang anggota DEN adalah Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Halmahera Utara, dan Sulawesi Tenggara”.

Diharapkan melalui forum diskusi ini bisa diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang peran TSO dalam mendukung pengawasan PLTN; terjadi peningkatan kerja sama dan kolaborasi antara TSO, badan pengawas nuklir, dan Kementerian/ Lembaga lain terkait; serta tersusun rencana aksi konkret untuk meningkatkan pengawasan PLTN di Indonesia. [DIIBN/WindaSarmita/BHKK/AQ]