Executive Brief ini dipimpin oleh Staf Ahli Ketua DPD RI Soy M. Pardede yang mendampingi Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono. Turut hadir pula perwakilan dari BAPETEN, BATAN, BPPT, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, PLN, Indonesia Power, komunitas nuklir, dan akademisi perguruan tinggi.

Dalam kesempatan ini, Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir Yus Rusdian Akhmad hadir dengan didampingi oleh Direktur Perijinan Instalasi dan Bahan Nuklir Budi Rohman. Dalam paparannya, Yus mengatakan, “Di negara lain, nuklir sebagai penolong dan untuk Indonesia di sektor energi belum, tapi di non energi sudah banyak memberi manfaat, terutama di industri dan rumah sakit.”

Lebih lanjut, Yus menjelaskan bahwa BAPETEN selaku Badan Pengawas berperan mengawasi agar Indonesia tidak melakukan penyimpangan pemanfaatan nuklir menjadi senjata nuklir. BAPETEN sendiri telah melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir yang sampai saat ini masih menjadi kekhawatiran publik, bahkan termasuk manusia dan negara juga turut diawasi oleh BAPETEN, seperti yang ternyatakan dalam peraturan perundang-undangan.

Di akhir acara, Nono Sampono menyampaikan bahwa pembangunan PLTN di daerah jangan hanya sampai menjadi wacana, tetapi diharapkan harus berhasil karena Presiden bahkan Parlemen, yaitu DPR, DPD, dan MPR sudah menyatakan sepakat. “DPD sebagai wakil rakyat harus memberikan dukungan politik. Diplomasi parlemen sangat diperlukan. Nuklir ada resiko dan dampaknya, kita harus pertimbangkan. Dengan banyak penelitian resiko diperhitungkan”, lanjut Nono. [BHKK/YL/IP]