Hal ini yang kemudian menjadi perhatian kalangan legislatif untuk membahas nuklir sebagai sumber energi alternatif yang bersih bagi ketersediaan energi nasional. Bertempat di ruang Komisi VII DPR RI, Senin (15/1/2018) siang, Rapat Dengar Pendapat dengan mengundang BAPETEN dan BATAN, serta sejumlah pengamat nuklir, membahas tentang pentingnya aspek pemanfaatan nuklir untuk ketersediaan pasokan listrik nasional.

Sangat beralasan jika dikaitkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar dengan pemerataan ketersediaan listrik terutama di daerah terpencil dan perbatasan. Ketimpangan seperti inilah yang dilihat Komisi VII DPR RI sebagai ketidakadilan. Belum lagi kalangan industri yang juga sangat membutuhkan listrik dalam jumlah besar.

Jika menilik kembali lika-liku perjalanan rencana pembangunan PLTN di Indonesia, sampai saat ini masih menuai pro dan kontra. Namun, semenjak kejadian kecelakaan PLTN Fukushima, Jepang, ternyata tidak mempengaruhi pembangunan PLTN di dunia.

“Sejak Fukushima tidak mempengaruhi pembangunan PLTN, bahkan trendnya semakin tinggi. Jika go nuclear tinggal memilih teknologinya saja,” ujar Kepala BATAN, Djarot S. Wisnubroto.

Sementara itu Kepala BAPETEN Jazi Eko Istiyanto, lebih menekankan pentingnya menyusun infrastruktur dalam melakukan deteksi dini seperti pemasangan Radiological Data Monitoring System (RDMS). “Potensi ancaman tidak hanya berasal dari PLTN, sehingga tidak punya pun ancaman tetap ada,” jelas Jazi.

Terkait tarik ulur program nuklir di Indonesia tidak terlepas dari aspek sosial politik. Ditambah belum diberikannya prioritas kepada energi nuklir. Pengamat nuklir Bakri Arbie menilai, diperlukan keberanian DPR dan pemerintah dalam mengambil keputusan untuk memberikan kesejahteraan masyarakat agar tercipta keadilan.

Hal senada disampaikan Komisi VII bahwa DPR sangat mendukung keinginan kuat untuk membangun PLTN dan tidak boleh ada diskriminasi energi terkait nuklir menjadi pilihan terakhir. Komisi VII DPR RI juga meminta kepada pemerintah agar tidak menempatkan energi nuklir sebagai opsi terakhir dalam Kebijakan Energi Nasional.(bho/pd)