Bertempat di Gedung BPK Jakarta, pagi ini (17/06) telah dilakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (K/L) tahun 2018, kepada Kementerian/Lembaga.
Kinerja LHP K/L kali ini jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Ada peningkatan jumlah K/L yang memperoleh opini WTP. Bila tahun lalu ada 34 K/L yang memperoleh WTP, kini ada 37. Lalu yang memperoleh WDP tahun lalu ada 4 K/L, tahun ini cuma ada 1. Dan tahun ini tidak ada K/L yang memperoleh opini TMP atau disclaimer.
Lalu BAPETEN dapat opini apa......?? sudah tentu WTP. Hal ini patut disyukuri, setelah tahun lalu BAPETEN sempat turun opininya, menjadi WDP.
BPK memberikan opini kewajaran atas Laporan Keuangan BAPETEN dengan memperhatikan beberapa hal yakni kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, kecukupan pengungkapan, efektifitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan, BPK senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dan sistem pemeriksaan yang berkualitas, agar laporan keuangan K/L benar-benar teruji sesuai Standar Akuntansi Pemerintah. Demikian juga BPK menerapkan quality control dalam melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan K/L.
Hadir dalam penyerahan opini BPK ini 8 orang Menteri dari Kabinet Kerja RI dan juga para Kepala Lembaga, termasuk di antaranya Kepala BAPETEN Jazi Eko Istiyanto, Sekretaris Utama Hendriyanto Hadi Tjahyono dan perwakilan dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) BAPETEN.
Menteri Kominfo dan Informatika, Rudiantara yang diberikan kesempatan oleh BPK untuk memberikan sambutan mengatakan bahwa pada dasarnya penghargaan WTP bukanlah sebuah prestasi tapi merupakan suatu kewajiban bagi setiap K/L sebagai penyelenggara pemerintahan untuk menerapkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Sebelum mengumumkan siapa saja K/L yang memperoleh opini WTP, Anggota III BPK RI Ahsanul Kosasih berpesan “Marilah kita tingkatkan integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan negarasebagai amanat yang diberikan oleh rakyat kepada kita selaku penyelenggara negara “ (bhkkp/Iin/bams).