RDP dengan agenda Pembahasan LKPP TA 2022 ini dihadiri pula oleh Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi Zainal Arifin, Kepala Inspektorat yang diwakili oleh APIP BAPETEN, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Achmad Busamah, beserta beberapa staf terkait.

RDP dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto, dan dihadiri oleh sejumlah anggota Komisi VII DPR RI dari beberapa fraksi. “Rapat dihadiri oleh perwakilan dari fraksi-fraksi yang ada di Komisi VII dan sesuai dengan jumlah peserta yang hadir maka quorum telah terpenuhi” tuturnya

Ditambahkan oleh Sugeng, RDP ini dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR khususnya Komisi VII kepada mitra kerjanya di pemerintahan, untuk kali ini BRIN, BIG dan BAPETEN.

Terkait materi dalam RDP tentang Pembahasan LKPP TA 2022, Sugeng mengatakan DPR mempunyai waktu untuk membahas dan menindaklanjuti penilaian Laporan Keuangan yang telah disampaikan oleh BPK.

“ Berdasarkah hasil penilaian BPK, yang telah memberi nilai WTP terhadap BRIN, BAPETEN dan BIG, Komisi VII menyampaikan apresiasi untuk masing-masing mitra Komisi VII, dimana BAPETEN dan BIG telah masing-masing memperoleh 5 kali WTP bertutut-turut, sedangkan BRIN baru tahun ini WTP, setelah tahun lalu WDP” kata Sugeng.

“ Komisi VII meminta agar BRIN, BAPETEN dan BIG menindaklanjuti semua temuan di tahun 2022 sesuai rekomendasi dari BPK.” tegasnya

Mitra Komisi VII diberi kesempatan untuk presetasi tentang Laporan Keuangan Audited Tahun 2022, dimulai dari BRIN, BIG dan terakhir BAPETEN. Laporan dari mitra akan dievalusi dan dipertajam kembali setelah masing-masing melakukan presentasi.

Dalam presentasinya, Plt. Kepala BAPETEN Sugeng Sumbarjo, memaparkan Laporan Keuangan BAPETEN TA 2022. Laporan Keuangan BAPETEN Tahun Anggaran 2022 (Audited) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

“ Laporan Keuangan BAPETEN Tahun Anggaran 2022 (Audited) telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, yang menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual” ujarnya.

Disampaikan lebih lanjut, “ Laporan Keuangan BAPETEN Tahun Anggaran 2022 (Audited) ini telah diperiksa oleh BPK yang berkaitan dengan semua hal yang bersifat material yang mencakup posisi keuangan BAPETEN, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, serta Perubahan Ekuitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Serta mendapat hasil pencapaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” jelas Plt. Kepala BAPETEN.

Laporan Posisi Keuangan BAPETEN Periode 31 Desember 2022 terdiri dari Aset Rp162.877.927.256, Kewajiban Rp1.609.295.637 dan Ekuitas/Kekayaan Bersih Rp161.268.631.619. Aset dan Kewajiban BAPETEN Tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021 karena adanya penurunan nilai Persediaan, dan bertambahnya Akumulasi Penyusutan.

Realisasi penerimaan BAPETEN Tahun 2022 (PNBP) mencapai 165,99 persen karena penggunaan tarif baru sesuai dengan PMK 137 Tahun 2021 dan PP 42 Tahun 2022 sedangkan realisasi belanja BAPETEN mencapai 97,48 persen

Terkait tindak lanjut temuan BPK sebagaimana diminta oleh Ketua Komis VII, Plt. Kepala BAPETEN menguraikan, semua temuan telah ditindaklanjuti. “ 248 dinyatakan selesai dan 53 masih dalam proses. BAPETEN akan mengajukan proses penutupan terhadap Temuan pemeriksaan yang tidak dapat ditindaklanjuti (TPTDL) kepada BPK.” Jelasnya.

Dalam pendalaman oleh anggota Komisi VII setelah presentasi, banyak evaluasi dan pertanyaan tajam dari para anggota, terutama terkait riset di negara Indonesia, selain dananya juga masih kecil baru 0,020 dari seluruh APBN, tetapi hasilnya juga masih belum dirasakan oleh masyarakat banyak. Namun para Anggota juga menyakini para peneliti Indonesia sebenarnya cukup baik.

Anggota Komis VII juga berterima kasih atas kerja sama dalam pelaksanaan sosialisasi ke daerah-daerah. Hal ini perlu terus dilakukan agar dapat memperkenalkan instansi mitra DPR kepada masyarakat, juga untuk sosialisasi hasil kenerja pemerintah khususnya mitra DPR terkait selama ini.

RDP yang semula terjadwal pada jam 10.00 pagi ini baru dimulai pada jam 11.10 WIB dan berakhir pada jam 20.45 WIB, setelah sebelumnya diskors selama 4 (empat) pada jam 13.30 WIB, untuk memberikan kesempatan kepada mitra kerja menyiapkan bahan-bahan dan materi yang diminta oleh Komis VII DPR RI. [BHKK/Bams/OR).