Kerja sama yang menekankan peran aktif pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan inspeksi yang terangkum dalam nomenklatur Pengawasan Kolaboratif ini disepakati untuk dilaksanakan selama tiga tahun. Beberapa lingkup dalam kegiatan ini adalah pelaksanaan pertukaran data dan informasi, peningkatan kompetensi, serta pemanfaatan hak akses Balis Infara.

Dalam sambutannya, Sugeng mengharapkan melalui kerja sama ini kinerja kedua belah pihak akan lebih optimal dengan adanya kolaborasi. “Kolaborasi dibutuhkan untuk memaksimalkan realisasi pelaksanaan pengawasan atau inspeksi fasilitas radiasi dan zat radioaktif oleh BAPETEN yang disebabkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh BAPETEN.” Sugeng juga menyampaikan harapannya agar terlaksana integrasi sistem kedua belah pihak. “Sistem infomari ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi masing-masing fasilitas, untuk menyampaikan laporan mengenai hasil inspeksi (visitasi), sehingga komunikasi akan semakin mudah.”

Taufiq mengamini pentingnya kolaborasi dalam pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir di Jawa Barat. “Tenaga nuklir memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat bagi pembangunan berkelanjutan dan pemenuhan kebutuhan energi masyarakat kita. Namun, potensi ini juga membawa risiko besar jika tidak diawasi dengan ketat.” Selanjutnya Taufiq menyampaikan harapannya agar kerja sama ini dapat berperan dalam pembangunan daerah.

“Harapannya agar dapat dilakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Provinsi agar dapat secara langsung belajar di BAPETEB untuk mendapatkan pemahaman dan pengetahuan ketenaganukliran termasuk pengawasannya, sehingga dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pengawasan tidak hanya di aspek kesehatan namun juga di aspek-aspek lain yang perlu difasilitiasi.”

Penandatanganan Nota Kesepakatan ini turut disaksikan oleh beberapa pimpinan di lingkungan BAPETEN dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di antaranya Kepala Biro Hukum Kerja Sama dan Komunikasi Publik Indra Gunawan, Direktur Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif Asep Saefulloh Hermawan, Kepala Dinas Kesehatan R. Vini Adiani Dewi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prima Mayaningtyas, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Yulia Dewita, serta perwakilan lainnya dari kedua pihak.(BHKK/Yaseer/CD)