BAPETEN menerima kunjungan dari Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah. Audiensi dihadiri oleh Ishak selaku Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Komunikasi Publik (BHKK), Wiryono selaku Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir (DPIBN), Nur Syamsi Syam selaku Direktur Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir (DP2IBN), Abdul Qohhar Teguh Eko Prasetyo selaku Pengelola Kegiatan Kelompok Fungsi Komunikasi Publik dan pengelolaan kegiatan serta beberapa staf terkait.Dalam sambutannya, Kepala BHKK Ishak, menyampaikan bahwa BAPETEN menyambut baik koordinasi ini guna mengelola isu penting rencana pembangunan PLTN di Pulau Kelasa, Bangka Tengah. "Dalam kesempatan ini kami turut menghadirkan unit kerja terkait, saya yakin informasi akurat terkait isu ketenaganukliran sangatlah dibutuhkan. Diharapkan kegiatan ini dapat memenuhi esensi dari kesempatan ini, yaitu agar pihak DPRD dapat memperoleh informasi yang komprehensif mengenai rencana pembangunan PLTN di wilayah Bangka Tengah", tutur Ishak.

Dalam kesempatan ini, hadir Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah Batianus, bersama Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bangka Tengah serta Anggota Komisi III DPRD Kab. Bangka Tengah. "Isu-isu keresahan masyarakat terkait rencana pembangunan PLTN kian marak sebelumnya. Hasil dari pertemuan ini akan menjadi bekal informasi DPRD Kab. Bangka Tengah untuk melakukan diskusi dengan Pemda", tegas Batianus. Pihaknya juga berharap agar sosialisasi dan edukasi baik mengenai dampak positif maupun negatif di Kab. Bangka Tengah, khususunya Kecamatan Lubuk Besar, Pulau Kelasa.

Lebih lanjut, Direktur DPIBN Wiryono memberikan pemaparan mengenai proses perizinan pembangunan dan pengoperasian PLTN. Paparan tersebut meliputi penjabaran mengenai, kerangka pengawasan ketenaganukliran, proses perizinan PLTN di Indonesia, hingga penjelasan mengenai tahapan evaluasi tapak, persetujuan evaluasi tapak, dan status terkini rangkaian proses perizinan pembangunan PLTN. "Kami memastikan aspek keselamatan pengoperasian, aspek keamanan mitigasi kehilangan/pencurian bahan nuklir, hingga aspek safeguard yaitu mencegah penggunaan bahan nuklir dan zat radioaktif tujuan non-damai', jelas Wiryono.

Kegiatan audiensi dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab mengenai aspirasi masyarakat terkait kekhawatiran dalam aspek ekonomi dan dampak ekologi, khususnya risiko baik jangka pendek maupun panjang terkait mata pencaharian masyarakat khususnya nelayan, kekhawatiran terhadap lingkungan khususnya biota laut, serta pentingnya penguatan sosialisasi bagi masyarakat. Menjawab hal tersebut, Direktur DP2IBN Nur Syamsi Syam menyampaikan penjelasan atas beberapa kekhawatiran dan menyatakan apresiasinya terhadap DPRD Kabupaten Bangka Tengah atas aspirasi masyarakat yang disampaikan. "Pembinaan kepada masyarakat menjadi salah satu kewajiban BAPETEN sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang. Seahun silam, diadakan sosialisasi kepada Kepala Desa dan masyarakat setempat termasuk nelayan. Dari setiap tahapan perizinan, kami melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kami harus pastikan tidak terganggu mata pencaharian nelayan dengan adanya PLTN. Dalam proses persetujuan tapak, dengan ketatnya persyaratan, BAPETEN sangat memperhatikan dampak ekologi, agar jangan sampai ada dampak langsung terhadap biota laut", jelas Nur.

Menutup kegiatan audiensi ini, Wiryono turut menyampaikan apresiasinya kepada pihak DPRD Kabupaten Bangka Tengah serta memberikan kesimpulan atas kegiatan ini. "Seluruh aspirasi dan pandangan akan menjadi catatan kami sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan di tahapan perizinan berikutnya. BAPETEN berkomitmen agar transparan dalam proses tersebut", pungkas Wiryono. [BHKK/GP/Da/CD]