Petugas medis hadir di lokasi kejadian harus dapat membedakan TKP terindikasi melibatkan bahan nuklir atau radioaktif, mempersiapkan kebutuhan untuk manajemen TKP hingga pemilahan korban (triase) terkontaminasi dan melakukan dekontaminasi. Karenanya, respons medis kedaruratan nuklir/radiologi menjadi merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem kesiapsiagaan nuklir untuk kepentingan mengamankan serta menyelamatkan masyarakat dan lingkungan dari potensi bahaya zat radioaktif/nuklir.

POLRI di bawah kendali Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) telah memiliki 48 rumah sakit di beberapa Kepolisian Daerah. Mengingat potensi tersebut, kemampuan kesiapsiagaan dan respons yang memadai dari semua pemangku kepentingan mutlak dan mendesak ditingkatkannya termasuk di dalamnya kemampuan medis kedaruratan nuklir secara nasional. Untuk menanggapi perkembangan tersebut BAPETEN memberikan dukungan teknis, dalam rangka penerapan pilar I-CoNSEP, dengan menyelenggarakan Workshop Nasional Pengembangan Respons Medis Kedaruratan Nuklir bagi 28 personil Dokkes dari beberapa Polda: Medan, Palembang; Semarang; Denpasar; Surabaya dan Makassar; di Surabaya, Jawa Timur, pada 9-10 Mei 2018.

Direktur Keteknikan dan Kesiapsigaan Nuklir BAPETEN, Dedik Eko Sumargo pada kegiatan workshop tersebut menyampaikan: Polri dalam mengembangkan kemampuan respons medis nuklir tidaklah dimulai dari nol karena saat ini POLRI sudah memiliki 48 rumah sakit dengan didukung 85 dokter spesialis radiasi. Keberhasilan sukses respons medis kedaruratan nuklir sangat ditentukan oleh dukungan SDM yang ahli, ketersediaan alat ukur radiasi yang lengkap, dan SOP yang mampu terap, Dedik menambahkan. Narasumber dari POLRI Kepala Bidang Kedokteran dan Kepolisian, Kombes Pol dr. Pramujoko. SpF, DFM juga menyampaikan harapan bahwa workshop ini menjadi bekal bagi personil kepolisian untuk dapat mampu menerapkan respons medis kedaruratan nuklir baik di TKP maupun di rumah sakit, jika hal tersebut terjadi dan berharap kerja sama BAPETEN-POLRI dapat terus terjalin dengan baik.

Penyelenggaraan workshop ini merupakan rangkaian program peningkatan kemampuan POLRI dalam sistem kesiapsiagaan dan keamanan nuklir khususnya dibidang penegakkan hukum. Sebelumnya telah dilaksanakan beberapa workshop nasional di tahun 2017 yakni Workshop Nasional Respons Penanganan Ancaman Kimia Biologi Radiasi (KBR) di Serpong, Banten dan Workshop Nasional Pengembangan Kemampuan Forensik Nuklir POLRI di Malang, Jawa Timur. Beberapa pembinaan teknis juga telah diselenggarakan di 9 Polda Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jambi dan Lampung. Selain itu pembinaan teknis kemampuan respons KBR Detasemen E Gegana Brimob Kelapa dua dan pembinaan teknis foresik nuklir Puslabfor, Jakarta.

Workshop dilaksanakan melalui penyampaian materi dari beberapa narasumber BAPETEN yang meliputi: pemanfaatan radiasi; dasar proteksi radiasi dan efek biologis; pengenalan alat ukur radiasi dan alat pelindung diri; manajemen TKP radiologi; dan transportasi korban dan penanganan medis di RS. Peserta workshop melakukan beberapa praktikum, diantaranya: proteksi radiasi; penggunaan APD dan kontaminasi; dan simulasi dekontaminasi. Pada akhir kegiatan peserta melakukan diskusi pembahasan SOP menanganan medis kedaruratan nuklir baik di TKP maupun di rumah sakit.

Melalui pembekalan materi teori dan praktek, workshop nasional ini diharapkan memberikan peningkatan signifikan terhadap kesadaran dan kewaspadaan tentang pentingnya peningkatan kemampuan respons medis kedaruratan nuklir yang handal. Pada sesi penutupan Kasubdit KN, Mohammad Tahril Azis, menyampaikan perlunya peningkatan sharing pengetahuan dan pengalaman bersama Pusdokkes dimasa akan datang dalam pengembangan respon medis kedaruratan nuklir. [DKKN/TH]