Sosialisasi Pengisian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
Kembali 04 Juli 2019 | Berita BAPETEN
Sesuai dengan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik, BAPETEN bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengadakan Sosialisasi Pengisian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) yang bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
Sosialisasi ini dilaksanakan pada Kamis, 4 Juli 2019 yang bertempat di Auditorium lantai 8 BAPETEN dan dihadiri oleh 150 pegawai ASN di lingkungan BAPETEN. Sosialisasi dibuka oleh Kepala Biro Umum dan Organisasi Farid Arif Binaruno. Kemudian osialisasi dilanjutkan dengan pemaparan dari Kemenpan-RB Catur Bintang Pamungkas yang menjelaskan tentang perbedaan antara Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan LHKASN. Harta kekayaan yang dilaporkan dalam pengisian LHKASN berupa harta dari ASN tersebut ditambah dengan harta dari suami/istri ditambah dengan harta tanggungan. Asal usul harta yang wajib lapor berupa harta dari hasil sendiri, warisan dan hibah/hadiah.
Seluruh pegawai BAPETEN yang tidak termasuk dalam LHKPN diwajibkan mengisi LHKASN dengan diberikan waktu hingga akhir Agustus 2019. Bagi pegawai yang tidak melakukan pengisian LHKASN dari waktu yang telah ditentukan maka pegawai tersebut akan diberikan teguran berupa pelanggaran disiplin. Apabila ada kendala terkait pengisian LHKASN dapat menghubungi unit kerja Inspektorat. LHKASN dapat diakses melalui alamat website : siharka.menpan.go.id. [BUO/RAA]/BHKK/AA).
Komentar (0)