Sosialisasi yang dihadiri sekitar 100 orang peserta dari Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini, bertujuan untuk penyebarluasan informasi mengenai fungsi BAPETEN dalam pengawasan ketenaganukliran dan juga mengenai pembentukan RUU Ketenaganukliran kepada masyarakat.

Lebih lanjut Dahlia menjelaskan bahwa Pengawasan dilaksanakan oleh BAPETEN melalui penyusunan peraturan, perizinan, dan inspeksi. Peraturan, perizinan, dan inspeksi dilaksanakan untuk memastikan terpenuhinya persyaratan keselamatan, keamanan, dan safeguards.

Disampaikan oleh Dahlia, BAPETEN saat ini sedang dalam proses menyusun RUU pengganti UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, penggantian ini penting dilakukan karena sejak diberlakukan pada tahun 1997 sampai saat ini belum pernah dilakukan perubahan ataupun penyesuaian terhadap UU Ketenaganukliran ini.

“Sementara itu selama 20 tahun telah terjadi berbagai perubahan dan perkembangan baik secara internasional maupun nasional. Perubahan kondisi sosial maupun perkembangan teknologi khususnya di bidang nuklir juga banyak terjadi selama rentang waktu tersebut” tukasnya

“Diharapkan dari pertemuan hari ini dapat membawa kemajuan bagi pengaturan ketenaganukliran untuk ke depan dan menjadi kesempatan yang baik untuk membangun negeri ini di zaman yang kompetitif. Penyusunan RUUK pengganti saat ini dalam proses pengajuan penyelarasan ke BPHN dan harmonisasi ke Kementerian Hukum dan HAM untuk selanjutnya diajukan untuk masuk PROLEGNAS” tambahnya.

Dalam kegiatan Sosialisasi ini BAPETEN bersinergi dengan Anggota Komisi VII DPR RI H. Eddy Soeparno, dimana BAPETEN merupakan salah satu mitra kerja Komisi VII di Pemerintahan. Melalui sinergi ini diharapkan tumbuh simbiosis mutualisme antara BAPETEN dan Komisi VII DPR RI, yakni dapat telaksannaya program kegiatan pada masing-masing lembaga sesuai yang telah diprogramkan.

“Kita bersyukur bisa silaturraham dan berkumpul di tempat ini sambil menyimak presentasi dari BAPETEN, apa itu nuklir. Topiknya jarang dibahas tapi ternyata nuklir banyak bersinggungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan selama ini kita mendapatkan informasi bahwa nuklir mempunyai daya mudharat yang besar. Karena itu kita simak pemaparan dari BAPETEN nanti” ujarnya

“Saya di Komisi VII salah satu tugasnya adalah terkait pengembangan energi. Selama ini listrik yang kita gunakan dari yang sumber mencemari lingkungan, yakni batubara yang tingkat pencemarannya sebenarnya tinggi. Tapi ada sumber energi lain yang bersih namun saat ini belum jadi pilihan, yaitu nuklir, karena mungkin biaya investasinya yang besar, punya risiko yang juga besar sehingga nanti suatu saat bila PLTN sudah dibangun harus dikelola dengan hati-hati” tambahnya.

Eddy Soeparno mengungkapkan bila suatu saat di Indonesia akan dibangun PLTN, maka harus diperhitungkan daerahnya secara cermat karena negara Indonesia termasuk negara yang rawan gempa. “Saat ini daerah yang bisa dekembangkan untuk pembangunan PLTN adalah di Kalimantan Barat dan Bangka Belitung” jelasnya.

“Terkait Revisi UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, DPR mendukung perubahan tersebut dan di Komisi VII akan mempercepat proses tersebut” ujarnya.

Selanjutnya, Penyampaian materi tentang “Pengawasan ketenaganukliran untuk keselamatan, keamanan, dan safeguards” disampaikan oleh Haendra Subekti Direktur Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir, dengan moderator Nur Syamsi Syam, Koordinator Kelompok Fungsi Pengaturan Reaktor Non Daya.

Haendra menjelaskan secara komprehensif tentang pengertian dan jenis radioaktif, radiasi pengion, pemanfaatan tenaga nuklir, sampai dengan kenapa tenaga nuklir perlu diawasi. Dijelaskan juga terkait Perubahan UU Ketenaganukliran dalam UU Cipta Kerja, Status Kegiatan Penyusunan RUU Pengganti UU No. 10 TAHUN 1997, Urgensi Perubahan Dalam RUU Ketenaganukliran, Perbandingan Sistematika antara UU No. 10 TAHUN 1997 dengan Rancangan Undang-Undang Pengganti.

Dalam presenetasi ini Haendra menggaraisbawahi Pengawasan ketenaganukliran mutlak harus mempertimbangkan risiko. Selanjutnya tujuan keselamatan, keamanan, dan garda-aman harus selaras dengan kepentingan kegiatan berusaha (kesejahteraan dan ekonomi) serta lingkungan hidup. Sehingga Pembaharuan UU 10 tahun 1997 Ketenaganukliran sangat mendesak dan mendapatkan momentum yang tepat dengan perbaikan UU Cipta Kerja dan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan.

Peserta sosialisasi yang berasal dari Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur sangat antusias mengikuti sosialisasi ini. “Kami berterima kasih sekali dan bersyukur bisa ikut dalam kegiatan ini. Dan ini sangat bermanfaat buat untuk menambah pengetahuan kami terkait nuklir yang ternyata banyak di sekitar kita” ujar salah sorang peserta yang besal dari Bogor Barat.

“Kami baru tahu ada Lembaga yang mengawasi nuklir bernama BAPETEN, selama ini kami tahunya nuklir itu Bom saja, seperti yang di Hiroshima dan Nagasaki” kata salah seorang peserta lainnya.

Di akhir acara, Dahlia mengucapkan terima kasih atas antusiasme peserta dalam sosialisasi ini termasuk saat sesi diskusi. “Terima kasih, sangat surprise buat kami, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sangat baik, dan ini akan jadi bahan bagi kami di BAPETEN, termasuk pertanyaan terkait radiasi TV dan HP tadi, yang bisa jadi bahan kajian juga bagi kami, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya, sampai ketemu di lain kesempatan” tukas Dahlia kepada segenap peserta yang hadir. (BHKK/Bams).