“Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang masih ada terutama terkait penerapan NIK dalam pengajuan permohonan pengajuan LHU melalui PENDORA baik untuk Laboratorium Dosimetri sebagai palapor maupun untuk BAPETEN sebagai evaluator dosis dimana kesesuaian data pekerja pada dosis yang terekam di PENDORA ini sangat penting dan menjadi parameter keselamatan pekerja yang merupakan tugas BAPETEN dalam mengawasinya. ” ujar Lukman.

Dalam Rapat koordinasi ini disampaikan presentasi dari narasumer BAPETEN, presentasi pertama disampaikan oleh Nurlaela Ramdhani selaku Administrator Balis PENDORA BAPETEN dengan judul Evaluasi PENDORA Tahun 2022. Presentasi kedua disampaikan oleh Toto Heryanto selaku Koordinator Kelompok Fungsi Evaluasi Dosis dan Lingkungan dengan judul Penerapan Kewajiban Input NIK dalam Pengajuan Evaluasi LHU melalui Balis PENDORA.

Acara ini diikuti oleh 11 peserta perwakilan dari Laboratorium Dosimetri yang telah mendapatkan penunjukan dari BAPETEN dan juga dihadiri oleh peserta dari internal BAPETEN yang terkait dengan Balis PENDORA seperti Biro Hukum Kerjasama dan Komunikasi Publik, Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif, Kelompok Fungsi Data dan Informasi, Kelompok Fungsi Hukum dan Direktorat Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir.

Pada sesi diskusi atau tanya jawab yang dimoderatori oleh Toto Heryanto muncul beberapa pertanyaan yang diajukan oleh para perwakilan Laboratorium Dosimetri, yang kemudian dilanjutkan dengan jawaban dan kesimpulan.

Acara ditutup oleh Lukman Hakim sekaligus menekankan kembali kewajiban penerapan penginputan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada pengajuan evaluasi LHU dalam sistem PENDORA BAPETEN. (DIIBN/Nurlaela/BHKK/Bams).