Tim penyusun yang telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bapeten No. 1052/K/V/2021 tentang Tim Penyusunan Roadmap Pengawasan PLTN tahun 2021 merupakan perwakilan dari beberapa unit kerja setiap satker di internal Bapeten, selain itu juga melibatkan Batan sebagai institusi yang sangat berkepentingan dalam perencanaan pembangunan PLTN pertama di Indonesia tersebut.

Turut hadir pada Rakor keempat, yang dilakukan secara daring ini, Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi Zainal Arifin, Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir Dahlia C. Sinaga, Sekretaris Utama Bapeten Sugeng Sumbarjo, Direktur Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir (DIIBN) Amil Mardha, serta perwakilan angota Tim dari satuan kerja Kesestamaan, Kedeputian Perizinan dan Inspeksi, Kedeputian Pengkajian Keselamatan Nuklir, perwakilan anggota Tim dari BATAN

Mantan Kepala Bapeten Dr. Ir. As Natio Lasman hadir sebagai narasumber dari Dewan Energi Nasional RI yang menjabat sebagai Anggota Pemangku Kepentingan dari Unsur Teknologi, dan akan menyampaikan materi dengan judul Rencana Kebijakan Nasional terhadap Energi Nuklir.

Saat memberikan sambutan di acara pembukaan, Amil Mardha menyampaikan terima kasih atas kesediaan seluruh peserta untuk hadir dalam rapat online ini, terutama kepada Bapak As Natio Lasman yang telah berkenan menjadi narasumber dalam pertemuan ini.

Selanjutnya Amil Mardha memberikan penjelasan umum terkait latar belakang dan tujuan dari kegiatan penyusunan roadmap pengawasan PLTN, menjelaskan keterlibatan unit kerja di Bapeten dan instansi luar Bapeten dalam penyusunan dokumen roadmap untuk sinergi kesiapan pengawasan PLTN.

“ Melalui pertemuan ini kami harapkan dapat dihimpun data dan informasi penting terkait progress rencana pembangunan PLTN dari sudut pandang Dewan Energi Nasional yang merupakan lembaga penting dalam memberikanpertimbangan penentuan arah kebijakan energi nasional” harap Amil Mardha mengakhiri sambutannya.

Sementara itu Deputi Perijinandan Inspeksi Zainal Arifin dalam sambutannya mengungkapkan bahwa seluruh unit kerja di Bapeten akan terlibat dalam penyiapan sistem pengawasan PLTN, sehingga sinergi kegiatan yang berkaitan dengan persiapan pengawasan PLTN perlu disusun dengan baik agar pada pelaksanaanya efektif dan efisien.

“Bapeten harus siap dalam pelaksanaan pengawasan serta kesiapan SDM pengawasannya dengan skema apapun teknologi PLTN yang akan diusung ke Indonesia” ujarnya.

Ditambahkan oleh Zainal bahwa pelibatan institusi luar Bapeten serta para ahli yang berasal dari berbagai lembaga pendidikan tinggi sangat penting, “ini sangat diperlukan untuk mendukung penguatan sistem pengawasan PLTN” katanya lebih lanjut.

Rakor zoom meeting yang berlangsung hingga siang hari ini menghasilkan beberapa hal penting antara lain penyiapan SDM nuklir merupakan hal utama yang perlu dilakukan untuk menyongsong PLTN, sehingga penting dibuat assessment center untuk memperkuat penyiapan SDM nuklir. Penyiapan SDM bisa melalui transfer knowledge yang dilakukan melalui 2 hal, yaitu sekolah dan on the job training. Untuk itu perlu dibuat pemetaan kompetensi SDM dalam persiapan pegawasan PLTN. Karenanya dengan adanya kegiatan penyusunan roadmap pengawasan PLTN merupakan hal positif sebagai sarana transfer knowledge.

Hasil penting lainnya dari Rakor ini secara umum DEN dalam posisi mendukung realisasi pembangunan PLTN pertama di Indonesia dan terkait pembentukan NEPIO dipastikan akan dilakukan oleh DEN. Lalu terkait permasalahan biaya yang tinggi adalah alasan yang sering dijadikan penghalang utama untuk pembangunan PLTN. Pendanaan PLTN nanti selain untuk pembangunan fisiknya juga perlu dipikirkan juga dengan pendanaan penyiapan SDM. DEN akan menjelaskan kepada Kementerian PPN terkait kondisi ini. Demikian juga Bapeten perlu mengintensifkan roadshow kepada Bapenas terkait fungsi lembaga Bapeten dalam perannya menyongsong pembangunan PLTN pertama di Indonesia.

Rakor ditutup oleh Zainal Arifin yang menyampaikankan bahwa Bapeten harus membangun sinergi dengan para mantan Bapeten sebagai sarana sharing knowledge. Roadshow, kerja sama dan kolaborasi dengan institusi terkait penting dilakukan untuk penguatan jaringan. Roadmap dapat mengarahkan kita untuk menyiapkan diri dalam menyongsong pembagunan PLTN. RDMS dapat disinergikan dengan kegiatan persiapan pengawasan PLTN. Dan yang paling penting adalah, pemenuhan unsur 3S (safety, security dan seifgard) harus selalu menjadi acuan utama dalam pengawasan PLTN. (BHKK/Bams)