Rakor yang digelar selama dua hari ini, mengundang sejumlah instansi terkait seperti Badan Intelijen Negara, Badan Keamanan Laut, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Baintelkam Polri, BP Batam, Detasemen KBR Polri, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Zeni TNI AD, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kompi Zeni Nubika TNI AD, Paspampres, Puslabfor Bareskrim Polri, Sekretariat Kabinet, dan Sekretariat Militer Presiden.

Adapun tujuan diadakannya rakor ini untuk mengevaluasi status terkini kemampuan stakeholders terkait keamanan nuklir, meliputi Front Line Officer (FLO) dan pengamanan maritim, nuclear forensic (Laboratorium Forensik Nuklir), serta peningkatan kemampuan (capacity building) sumber daya manusia.

Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir BAPETEN, Dedik Eko Sumargo, membuka secara resmi acara tersebut sekaligus memberikan paparannya tentang Defence in Depth untuk Menjamin Keamanan Nuklir Nasional. Lalu disambung dengan pemaparan dari sejumlah narasumber, seperti dari Puslabfor Mabes POLRI mengenai Status Terkini Kemampuan Forensik Nuklir untuk Penegakan Hukum dan Respon Terhadap Kejahatan terkait Bahan Nuklir dan/ atau Zat Radioaktif, Detasemen KBR Brimob Polri tentang Kemampuan Forensik Nuklir dalam Penegakkan Hukum dan Respon terhadap Kejahatan Bahan Nuklir dari atau Bahan Radioaktif, Kasubdit Keteknikan BAPETEN mengenai Status Terkini Implementasi Keamanan Nuklir di Pintu Masuk NKRI.

Kemudian dilanjutkan dengan presentasi dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Status Terkini Strategi Pengawasan Keamanan di Perbatasan RI, Bakamla terkait Pengamanan Maritim NKRI dalam Menghadapi Penyelundupan Bahan Nuklir dan/ atau Zat Radioaktif, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tentang Penegakan Hukum terkait Penyelundupan Bahan Nuklir dan/ atau Zat Radioaktif di Kawasan Kepabeanan, BP Batam mengenai Strategi dan Implementasi Pengawasan Keamanan di Pintu Masuk Kawasan Perdagangan Bebas di Batam, serta anggota MEST mengenai Standard Operating Procedure untuk Mobile Expert Support Team.

Melalui identifikasi kemampuan seperti ini diharapkan dapat dilakukan analisis mengenai kemampuan dari masing-masing stakeholders, sekaligus menjadi acuan bagi BAPETEN dalam meningkatkan kemampuan para pemangku kepentingan. Selain itu rakor ini juga merupakan wadah koordinasi dan komunikasi antar stakeholders, serta forum untuk saling berbagi informasi dan pengalaman.[DKKN/ZUL/PD]