(Jakarta,BAPETEN)
Pelaksanaan fungsi pengawasan merupakan topik bahasan dalam Rapat Kerja (Raker) Kementerian Negara Riset dan Teknologi dengan Komisi VII DPR-RI. Raker yang berlangsung, Selasa (20/2) di Ruang Komisi VII ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi VII, Erlangga Hartarto dan dihadiri Menteri Riset dan Teknologi, Kusmayanto Kadiman, beserta seluruh Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), termasuk Kepala BAPETEN, Sukarman Aminjoyo, yang didampingi beberapa eselon II terkait
Adapun ruang
lingkup pembahasan Raker kali ini seputar pelaksanaan APBN 2007 dan 2008, hasil
kegiatan bidang prioritas Ristek dan LPND tahun 2007 serta jawaban Menristek
atas pertanyaan tertulis Komisi VII DPR-RI.
Untuk hasil
kegiatan prioritas nasional Ristek dan LPND tahun 2007, hasil yang dicapai
dalam kegiatan penyiapan pembangunan PLTN adalah telah dibuatnya draft data
AMDAL PLTN, draft dokumen pembangunan PLTN, dokumen RUTR lokasi PLTN, serta updating kelayakan tapak PLTN.
Sedangkan pada hasil kegiatan prioritas lembaga tahun 2007 bidang energi mengenai penyusunan RPP pertanggungjawaban kerugian nuklir adalah telah diselesaikannya draft RPP pertanggungjawaban kerugian nuklir. Terkait rencana pembangunan PLTN, Menristek mengatakan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2007 dan akan diteruskan tahun 2008 ini antara lain, akan terus melakukan pembelajaran publik, promosi secara paralel, studi lanjutan guna mendapatkan AMDAL pada titik-titik yang dipandang layak untuk dijadikan PLTN, kesiapan SDM dan menerapkan proven technology dengan melihat kajian dari aspek tekno-ekonomi serta keselamatan dan keamanan.
Menanggapi pertanyaan tertulis yang diajukan DPR tentang status perkembangan terakhir rencana pembangunan PLTN di Indonesia, Menristek menyatakan penolakan masyarakat disekitar tapak masih besar. Adanya penolakan tersebut diantaranya disebabkan dimensi politik yang sangat kuat selain dimensi sosial budaya dan ekonomi.Berangkat dari hal itu, pemerintah akan berupaya keras untuk terus menerus melakukan penajaman di bidang struktur dan kultur dalam mewujudkan terlaksananya pembangunan PLTN di Indonesia.
Sedangkan pada hasil kegiatan prioritas lembaga tahun 2007 bidang energi mengenai penyusunan RPP pertanggungjawaban kerugian nuklir adalah telah diselesaikannya draft RPP pertanggungjawaban kerugian nuklir. Terkait rencana pembangunan PLTN, Menristek mengatakan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2007 dan akan diteruskan tahun 2008 ini antara lain, akan terus melakukan pembelajaran publik, promosi secara paralel, studi lanjutan guna mendapatkan AMDAL pada titik-titik yang dipandang layak untuk dijadikan PLTN, kesiapan SDM dan menerapkan proven technology dengan melihat kajian dari aspek tekno-ekonomi serta keselamatan dan keamanan.
Menanggapi pertanyaan tertulis yang diajukan DPR tentang status perkembangan terakhir rencana pembangunan PLTN di Indonesia, Menristek menyatakan penolakan masyarakat disekitar tapak masih besar. Adanya penolakan tersebut diantaranya disebabkan dimensi politik yang sangat kuat selain dimensi sosial budaya dan ekonomi.Berangkat dari hal itu, pemerintah akan berupaya keras untuk terus menerus melakukan penajaman di bidang struktur dan kultur dalam mewujudkan terlaksananya pembangunan PLTN di Indonesia.
Sumber : Humas-BAPETEN