Kunjungan dipimpin oleh Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Reaktor dan Bahan Nuklir BAPETEN Wiryono. Pada kesempatan itu, disampaikan “Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat diperlukan terkait dengan penjajakan kerja sama jejaring kerja untuk instalasi dan bahan nuklir. Di antara kegiatan dalam jejaring kerja ini, ke depannya akan dilakukan dalam bentuk joint review”.

“Dalam menghadapi tantangan rencana pembangunan PLTN maka diperlukan pemetaan pakar dalam rangka joint review, dikarenakan ketersediaan SDM di BAPETEN sendiri yang belum memadai untuk melakukan semua evaluasi secara mandiri. Di samping itu, dalam rangka memperkuat jaringan technical support organization (TSO) di Indonesia, sehingga semua pihak, terutama kalangan akademisi dapat saling berpartisipasi dalam mengevaluasi keselamatan tapak, persetujuan desain dan konstruksi PLTN dan akhirnya berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan di Indonesia”. Tambahnya.

“BAPETEN dalam melakukan kegiatan joint review antara lain untuk menjaga konflik kepentingan TSO, dimana TSO eksternal yang sudah bekerja sama atau terkait dengan pemohon izin maka TSO tersebut tidak akan berpartisipasi dalam kegiatan BAPETEN, sehingga diharapkan independensi BAPETEN juga terjaga. Pedoman yang digunakan dalam melakukan evaluasi adalah berdasarkan peraturan nasional dan standar internasional”. Terangnya.

Pada kesempatan itu juga, Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Dr. rer. nat. R. M. Rustamaji mengutarakan “pada dasarnya Universitas Tanjungpura secara umum dan Fakultas Teknik sangat siap jika ke depannya diminta BAPETEN untuk membantu dan terlibat dalam platform jejaring kerja. Terdapat banyak tenaga pengajar di Universitas Tanjungpura yang sudah familier dan terlibat dalam pembangunan di Indonesia. Keterlibatan pengajar Universitas Tanjungpura secara nasional misalnya keahlian struktur di Teknik Sipil yang terlibat sebagai Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) Kalimantan Barat, pembangunan jembatan Tayan Kapuas, di Kalimantan Barat sebagai tenaga ahli/pengawas proyek, serta terlibat juga dalam pembangunan MRT di Jakarta. Bapak Gubernur Kalimantan Barat sangat mendukung pembangunan PLTN di wilayah Kalimantan Barat, di antaranya dengan penyusunan perangkat peraturan daerah yang memadai untuk mengakomodir pembangunan PLTN di Kalimantan Barat”.

Sebagai rekomendasi hasil kegiatan ini untuk aspek perizinan pembangunan PLTN di Kalimantan Barat, BAPETEN perlu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kalimantan Barat untuk menilai kesiapan perangkat pengaturan di Pemda terkait dengan rencana tata ruang, Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah (RIPIDA), Rencana Umum Energi Daerah (RUED). [DPIBN/Awaludin/BHKK/SP]