Dewasa ini tenaga nuklir sudah banyak dimanfaatkan di Indonesia, baik di bidang medis, industri maupun penelitian. Pemanfaatan tenaga nuklir bisa dilakukan jika ada justifikasi bahwa manfaatnya akan lebih banyak dari kerugiannya. Akan tetapi di kalangan masyarakat masih terdapat pemikiran bahwa nuklir itu sangat beresiko, berdampak negatif seperti halnya kecelakan nuklir Fukushima dan Chernobyl. Oleh karena itu, pada acara Bimbingan Teknis Sertifikasi Produk Nuklir pada tanggal 19 Juli 2019 di Makassar, Deputi Perizinan dan Inspeksi BAPETEN, Khoirul Huda ingin meluruskan pengertian mengenai risiko, dimana risiko didefinisikan sebagai “perkalian antara probalilitas terjadinya suatu kejadian dengan dampak yang ditimbulkan”. katanya.
Kemungkinan terjadinya kecelakaan nuklir di fasilitas nuklir sesungguhnya sangatlah kecil dengan frekuensi maksimal 10-6 per tahun atau satu dari satu juta kejadian per tahun, akan tetapi jika terjadi kecelakaan nuklir maka risiko bahaya, misalnya, kontaminasi dan paparan radiasi berlebih akan sangat besar. Fungsi BAPETEN dalam hal ini adalah menekan risiko serendah mungkin dengan cara memperkecil probalilitas dan mengurangi dampak. Untuk memperkecil probalitas kejadian dapat dilakukan dengan cara peningkatan mutu sumber daya manusia dan standardisasi peralatan.
BAPETEN dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas sering kali menemukan peralatan/produk nuklir yang tidak memenuhi kriteria persyaratan keselamatan yang kebanyakan peralatan tersebut merupakan produk impor, oleh karena itu dalam pertemuan ini BAPETEN mendorong produsen peralatan produk nuklir dalam negeri untuk berkiprah dan mengikuti standar yang nantinya dapat meningkatkan daya saing dan ekspor produk tersebut. BAPETEN juga akan memfilter produk impor yang tidak memenuhi standar keselamatan untuk melindungi pekerja dan anggota masyarakat.
Pada kegiatan ini dipaparkan juga tentang pengembangan Sistem Sertifikasi Produk Nuklir (SSPN) oleh Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir, Dahlia C. Sinaga. Dahlia menjelaskan bahwa BAPETEN saat ini sedang melaksanakan pengembangan Sistem Sertifikasi Produk Nuklir yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk nuklir nasional dan mencegah produk yang bermutu rendah, tiruan atau palsu masuk ke Indonesia, “SSPN akan berdampak meningkatkan efisiensi kegiatan usaha/industri di bidang nuklir dan juga meningkatkan keselamatan nuklir” tukasnya.
Lebih lanjut Dahlia mengungkapkan bahwa dalam pengembangan SSPN ini diperlukan suatu infrastruktur yang dibangun dengan mengacu pada suatu Skema Sertifikasi dalam menjalankan proses sertifikasi produk nuklir. “Skema Sertifikasi merupakan pedoman bagi BAPETEN dan pihak pemangku kepentingan, diantaranya Pemegang Izin, produsen, vendor, supplier, distributor dan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dalam menjalankan proses sertifikasi” ujarnya.
Sementara itu Kepala Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi, Badan Standardisasi Nasional dihadapan para peserta Bimtek yang berasal dari berbagai rumah sakit, Kementerian Kesehatan, Laboratorium Uji dan akademisi dari Universitas, serta Pemda Makassar menjelaskan bahwa proses sertifikasi Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk Laboratorium Uji dan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) adalah berbeda, dimana Laboratorium Uji mengacu pada SNI ISO/IEC 17025 sedangkan LSPro mengacu pada SNI ISO/IEC 17065 dengan persyaratan yang lebih ketat lagi. Manfaat akreditasi yang dapat diperoleh ialah adanya fasilitasi perdagangan melalui MRA/MLA, meminimalkan risiko karena keputusan diambil berdasarkan hasil uji atau sertifikasi yang valid dan reliable, kepercayaan kepada dunia industri bahwa produknya disertifikasi dan diuji oleh LPK yang kompeten, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa produk yang dibeli aman dan sehat berdasarkan sertifikasi dan pengujian yang kompeten.
Di sela-sela acara Bimtek ini, diadakan juga kegiatan pameran produk nuklir oleh sejumlah produsen dalam negeri khusus untuk peralatan medis. Diantara produk yang dipamerkan adalah peralatan X-ray dan Digital Radiography System. (DPIBN/AA)
