Layanan Publik

mkirimenu_2018-01-26-104911.gif
mkirimenu_2018-01-26-104958.png
mkirimenu_2018-01-26-105029.png

Bapeten Link

mkirimenu_2018-01-26-105102.png
mkirimenu_2018-01-26-105119.png
mkirimenu_2018-01-26-105136.png
mkirimenu_2018-01-26-105151.png
mkirimenu_2018-01-26-105207.png
mkirimenu_2018-11-15-104059.png

Peta Pemanfaatan Tenaga Nuklir

mkirimenu_2018-01-26-105624.png

Survei

mkirimenu_2018-01-26-105420.png
mkirimenu_2018-01-26-105524.jpg

Video

Pembinaan Peraturan Perundang-undangan Ketenaganukliran Bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif di Banyuwangi, Jawa Timur
Kembali 05 September 2019 | Berita BAPETEN
small_thumb_2019-09-06-091050.jpg

Banyuwangi menjadi tempat yang dipilih sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan Peraturan Perundang-undangan Ketenaganukliran Bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif yang diselenggarakan oleh BAPETEN melalui Direktorat Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (DP2FRZR), Kamis, 5 September 2019. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pemahaman, dan pencerahan kepada peserta untuk selalu memenuhi ketentuan perundang-undangan ketenaganukliran dan juga untuk mendapatkan saran dan masukan dari stakeholders BAPETEN terhadap penerapan peraturan perundang-undangan ketenaganukliran.

Kegiatan Pembinaan ini dihadiri oleh 43 peserta dari 24 perwakilan rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, laboratorium klinik, dan Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kota Banyuwangi dan dibuka oleh Kepala Subdirektorat Pengaturan Kesehatan, Industri dan Penelitian, Soegeng Rahadhy. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan tentang Peraturan Perundang-undangan Ketenaganukliran Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif untuk Pemanfaatan Bidang Medik oleh Soegeng Rahadhy dan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Ketenaganukliran (OSS) oleh Anet Hayani.

imgkonten

Dalam sesi diskusi dan tanya jawab, banyak disampaikan oleh peserta tentang permasalahan terkait perizinan seperti Uji Kesesuaian, Petugas Proteksi Radiasi (PPR) dan tenaga Fisikawan Medik yang dianggap masih menjadi kendala dalam pengajuan persyaratan izin pemanfaatan tenaga nuklir. Kendala tersebut dititikberatkan pada pelaksanaan uji kesesuaian dan jumlah tenaga fisikawan medik yang masih dianggap belum mencukupi di wilayah Banyuwangi. [DP2FRZR/SR]

imgkonten



Komentar (0)


Berita Lainnya

Tautan Lembaga Pemerintah Non Kementrian

mbawahmenu_2018-01-26-112824.pngmbawahmenu_2018-01-26-112839.pngmbawahmenu_2018-01-26-112853.pngmbawahmenu_2018-01-26-112908.pngmbawahmenu_2018-01-26-112923.pngmbawahmenu_2019-02-25-144747.pngmbawahmenu_2018-01-26-113002.png