Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir (DPIBN) BAPETEN melakukan rapat koordinasi dengan para pengguna dan Importir kamera radiografi dan sumber radioaktif untuk membahas permasalahan yang terjadi di lapangan berkaitan dengan surat edaran Kepala BAPETEN BAPETEN NO 1905/PI 02 01/K/IX/2019 tentang pembatasan penggunaan kamera radiografi GammaMat tipe TSI 5/1 dan TSI 3/1, baik sebagai peralatan radiografi maupun sebagai kontainer pengangkutan (transport container).

Dalam rapat yang dipimpin oleh Direktur PIBN Budi Rohman, bertempat di Bogor pada tanggal 15 November 2019, turut hadir sejumlah pihak terkait yang berasal dari PTLR-BATAN, PTKMR-BATAN, internal BAPETEN serta pengguna Kamera Radiografi. Budi Rohman menyatakan bahwa terdapat beberapa skema pembatasan penggunaan kamera radiografi ini. Kamera radiografi yang tidak diperpanjang oleh pabrikan masih dapat digunakan di wilayah Indonesia dengan syarat mempunyai sertifikat kelayakan dari Kepala BAPETEN. Sertifikat kelayakan berlaku paling lama hingga 31 Desember 2019 dan tidak bisa diperpanjang.

Sertifikat lolos uji paling kurang meliputi paramater: uji kebocoran sumber radioaktif, uji visual dan ketahanan proyeksi, pemeriksaan mekanisme penguncian zat radioaktif, pemeriksaan sambungan antara Peralatan Radiografi dan kabel, pemeriksaan seluruh kabel dan guide tube; pengukuran tingkat paparan radiasi pada jarak 5 cm dan 1 meter dari permukaan Peralatan Radiografi dan pelabelan Peralatan Radiografi.

Dari sisi pengguna kamera radiografi mengharapkan bahwa pembatasan penggunaan kamera radiografi ini dapat diperpanjang dan sertifikat lolos uji yang dikeluarkan oleh Laboratorium Uji diharapkan bisa menjadi jaminan keselamatan dalam penggunaan di lapangan. Laboratorium uji milik BATAN hanya menguji kelayakan kamera dari sebagai exposure device, akan tetapi fungsi kontainer atau bungkusan dari kamera tersebut tidak diuji dan tidak ada yang menjamin. Terkait keberatan dari pihak pengguna ini, pihak BAPETEN menyarankan untuk mengajukan surat resmi terkait Surat Edaran tersebut. Kebijakan BAPETEN akan tetap mempertimbangkan keadaan iklim berusaha di Indonesia tanpa menghilangkan sisi keselamatan radiasi. Selanjutnya kamera radiografi yang sudah tidak boleh digunakan harus segera dilimbahkan ke Pusat Teknologi Limbah Radioaktif BATAN. [DPIBN/AA].