Kunjungan kali ini, dalam rangka meningkatkan pengelolaan JDIH Web BAPETEN dan untuk mendapatkan gambaran secara utuh pengelolaan JDIH di Pemerintah Kabupaten Sleman, DI. Yogyakarta. Mengapa dipilih sebagai bahan untuk studi banding di wilayah Kabupaten Sleman? Hal ini didasari bahwa pengelolaan JDIH Pemerintah Kabupaten Sleman, merupakan salah satu yang terbaik dan mendapatkan penghargaan dari pembina JDIH Nasional yaitu BPHN. Dan banyak menjadi tujuan studi banding bagi pengelola JDIH yang lainnya.
Tim JDIH BAPETEN yang diketuai oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan BAPETEN Efa Aunurrofiq, didampingi oleh tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan BAPETEN Enrico dan Nian Nuraniaty. Melakukan benchmark ke Pemkab Sleman, dengan harapan agar JDIH BAPETEN bisa menjadi JDIH yang sesuai dengan Standar JDIHN.
Dalam pertemuan Koordinator Pengelola JDIH Pemkab Sleman Ekowati yang didamping oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pemkab Sleman Anton Sujarwo, Uswatun Hasanah, dan Didik Arifudin sebagai pengurus serta pengelola JDIH antara lain menyampaikan sudah adanya aturan yang jelas dalam membuat JDIH baik secara konten, maupun substansi yang harus dimuat dalam JDIH tersebut. Mengenai terobosan atau inovasi yang perlu dilakukan untuk lebih memperkenalkan JDIH BAPETEN.
Kunjungan Kantor Pemkab Sleman, yang dilaksanakan pada tanggal 8 juni 2023 ini, banyak mendapat penjelasan dari Ketua Tim Pengelola JDIH Pemkab Sleman bagaimana dalam pengelolaan JDIH di Pemkab Sleman dari tatakelola JDIH hingga inovasi yang harus dikembangkan, termasuk penataan ruang penyimpanan dokumen hukum.
Pada kesempatan itu, Tim JDIH BAPETEN selain mendapatkan masukan dan saran untuk perbaikan JDIH BAPETEN, Tim juga diajak untuk berkeliling melihat ruang penyimpanan dokumen hukum Pemkab Sleman. [BHKK/ Efa Aunurrofiq/SP]
Komentar (0)