Agenda pada rapat tersebut adalah diskusi dan tukar pikiran seputar Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan terkait dengan salah satu kegiatan yang ada di DKKN adalah melaksanakan sertifikasi kompetensi untuk personil uji kesesuaian yaitu Penguji Berkualifikasi dan Tenaga Ahli sesuai dengan Peraturan BAPETEN No.2 Tahun 2018. Selain itu dalam diskusi juga dibahas terkait dengan teknis penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI). Acara ini dihadiri oleh Komisioner Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Koordinator Pengembangan Standar Kompetensi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemenaker RI, Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir BAPETEN, Koordinator Kelompok Fungsi Jaminan Mutu-DKKN beserta staf, perwakilan dari unit kerja terkait DP2FRZR, Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi, dan Direktur Pengaturan Pengawasan Instalasi Dan Bahan Nuklir.

Komisioner Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Bonardo Aldo Tobing dalam presentasinya menyampaikan pengertian dari pilar-pilar pendukung SDM yang kompeten, infrastruktur sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional dan menjelaskan persyaratan dan alur lisensi yang harus dipenuhi calon LSP untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja atas nama BNSP.

Dilanjutkan dengan Koordinator Pengembangan Standar Kompetensi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker RI, Muhammad Yasir menyampaikan presentasi mengenai pentingnya standarisasi dalam kompetensi dan erat kaitannya dengan kewenangan. Beliau juga menjelaskan strategi peningkatan kompetensi SDM serta sistem standarisasi kompetensi kerja nasional.

Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi dan ditutup dengan sesi foto bersama serta pemberian cindera mata kepada para narasumber sebagai bentuk penghargaan dari BAPETEN yang diberikan langsung oleh Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir, Zulkarnain. [DKKN/Esa/BHKK/OR]