Kegiatan penjajakan potensi penunjukan lembaga pelatihan baru lingkup PPR MEDIK dalam kegiatan pengembangan Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran dilakukan ke Politeknik Kesehatan Muhammadiyah Makassar. Kegiatan ini dipimpin oleh Koordinator Fungsi Jaminan Mutu Rini Suryanti dan tim yang terdiri dari Joni S. Kadir, Deddy Rusdiana, Anak Agung Ayu Sari TC. dan Eko Sapto Aji.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melihat secara langsung terkait sarana, prasarana, sumber daya yang dimiliki oleh Politeknik Kesehatan Muhammadiyah Makassar untuk menjadi sebuah Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran khususnya lingkup PPR Medik dan untuk memfasilitasi pihak manajemen Politeknik Kesehatan Muhammadiyah Makassar agar mendapatkan penjelasan langsung dan berdiskusi dengan Kelompok Fungsi Jaminan Mutu DKKN terkait dengan Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran terkait dasar hukum maupun persyaratan yang harus dipenuhi.

Acara penjajakan tersebut disambut oleh Direktur Politeknik Kesehatan Muhammadiyah Makassar Prof. Dr. Mustari Bosra, MA dan Ketua Program Study D3 Radiologi Indah Musdalifah, S.Si., M.Si., beserta seluruh jajaran kampus, perwakilan asosiasi PARI Sulawesi Selatan dan Badan Pengurus Harian Muhammadiyah. Dalam sambutannya, Prof. Dr. Mustari Bosra menyampaikan rasa terima kasihnya atas kehadiran perwakilan dari BAPETEN. Ia menyatakan bahwa Politeknik Kesehatan Muhammadiyah Makassar sangat terbuka untuk membentuk sebuah Lembaga pelatihan ketenaganukliran.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari Bapak Joni S Kadir selaku Pengawas Radiasi Madya terkait sejarah dan tugas fungsi Badan Pengawas Tenaga Nuklir dalam pengawasan keselamatan melalui pembentukan Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran.

Memasuki hari kedua kegiatan penjajakan calon Lembaga pelatihan ketenaganukliran, acara dilanjutkan dengan pemaparan dari Koordinator Fungsi Jaminan Mutu BAPETEN Rini Suryanti yang dalam presentasinya memaparkan tentang struktur organisasi dan tugas fungsi DKKN, maklumat layanan, jenis badan hukum dan sebaran Lembaga Pelatihan, status dan perkembangan Lembaga Pelatihan, Dasar Hukum, persyaratan Lembaga Pelatihan, dan Sistem Teknologi Informasi yang mendukung pelayanan BAPETEN

Acara berlanjut ke sesi diskusi dan tanya jawab, kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke fasilitas yang dimiliki Politeknik Kesehatan Muhammadiyah Makassar terkait fasilitas kelas, laboratorium penggunaan sumber radiasi pengion, pemantauan izin pemanfaatan peralatan, serta pemeriksaan fasilitas pendukung lainnya seperti sarana beribadah, lahan parkir dan perpustakaan.

Pada akhir kunjungan tim BAPETEN melalui Joni S Kadir selaku perwakilan tim BAPETEN menutup kunjungan 2 (dua) hari tersebut dengan kesimpulan bahwa Politeknik Kesehatan Muhammadiyah Makassar mempunyai potensi yang cukup untuk menjadi lembaga pelatihan ketenaganukliran khususnya lingkup PPR Medik Tingkat 2.

Pada hari yang sama, BAPETEN melakukan rapat koordinasi dan konsinyering evaluasi LHU di Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Makassar yang berlokasi di Jl. Perintis Kemerdekaan KM.11, Tamalanrea, Kota Makassar. Kegiatan ini dipimpin oleh Koordinator Fungsi Jaminan Mutu, Rini Suryanti dan tim yang terdiri dari Diah Astuti Indarwati, Suryo Adi Ari Santosa, Alimuddin, Edhy Kuntowibowo, dan Irma Septi Ardiani. Konsinyering evaluasi LHU ini merupakan salah satu upaya BAPETEN untuk mempercepat proses penerbitan sertifikat uji kesesuaian pesawat Sinar-X.

Kegiatan konsinyering evaluasi LHU dihadiri oleh Kepala BPFK, Ibu Tuti Jumriah, selaku Manajer Puncak dari Lembaga Uji Kesesuaian (LUK) BPFK Makassar, beserta personil LUK lainnya. BAPETEN memaparkan hasil pantauan penerbitan LHU BPFK Makassar, dimana dari hasil pantauan tersebut BPFK Makassar masuk ke dalam jajaran LUK yang memiliki banyak LHU yang belum selesai diproses. Kemudian dilakukan koordinasi dan rencana tindak lanjut terhadap permasalahan LHU. BAPETEN selaku Penyelia melakukan konsinyering evaluasi LHU bersama dengan Tenaga Ahli (TA) dan Penguji Berkualifikasi (PB) BPFK Makassar. Dengan konsinyering evaluasi LHU secara bersama-sama, hasil evaluasi dari Penyelia dapat ditindaklanjuti segera oleh TA atau PB BPFK Makassar. Dengan demikian, proses penyelesaian LHU menjadi lebih cepat dan sertifikat dapat segera diterbitkan.

Pada penutupan kegiatan di hari ke-2, BAPETEN menyampaikan beberapa catatan yang harus diperhatikan oleh BPFK Makassar kedepannya terkait pengujian Pesawat Sinar-X, evaluasi LHU, hingga pemantauan status LHU. Disampaikan juga bahwa kegiatan konsinyering ini menghasilkan progress yang signifikan, ditandai dengan meningkatnya presentase penyelesaian LHU oleh TA BPFK Makassar yang semuanya mencapai angka diatas 95%, hingga terbitnya 58 sertifikat dalam waktu 2 hari. Dengan demikian diperoleh kesimpulan bahwa konsinyering evaluasi LHU ini efektif untuk mempercepat proses penerbitan sertifikat uji kesesuaian Sinar-X. (DKKN/Esa&Isa/BHKK/Da /Ra/)