Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR RI dengan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), kembali digelar di ruang rapat Komisi VII, Senayan, Jakarta, Senin (22/1/2018) siang.
Acara ini mengagendakan pemaparan Pencapaian Kinerja Tahun 2017 dan Rencana Kegiatan Tahun 2018 dari masing-masing LPNK. Segenap pucuk pimpinan LPNK, termasuk Kepala BAPETEN Jazi Eko Istiyanto, didampingi Sekretaris Utama Hendriyanto Hadi Tjahyono, tampak hadir dalam acara ini.
BAPETEN sendiri salah satunya mengulas tentang revisi Undang-undang Ketenaganukliran, yang belum memasukan aspek keamanan nuklir. Status revisi undang-undang ini juga masih dalam pembahasan pemerintah.
Sementara itu Komisi VII DPR RI beranggapan perlu dilakukan penambahan anggaran bagi pengembangan iptek. Hal ini penting agar Indonesia dapat melakukan akselerasi iptek supaya dapat bersaing dengan negara lain.
Lebih jauh Komisi VII mengatakan inovasi dan teknologi sangat mendasar bagi kemajuan suatu bangsa. Maka anggaran riset harus ditambah, karena sangat membantu untuk melakukan program-program penelitian.
Sikap Komisi VII juga tetap sama dengan RDP yang digelar minggu lalu. DPR mendukung rencana pembangunan PLTN di tanah air, melihat kebutuhan masyarakat akan listrik yang terus meningkat.
Menurut Kutubi, pembangkit listrik di Indonesia banyak didominasi PLTU yang notabene menghasilkan polusi udara. “Energi baru dan terbarukan harus didorong dengan memasukan nuklir. Energi nuklir tidak mengasilkan polusi dan bersih,” jelas Kurtubi. Kurtubi juga berharap agar revisi Undang-undang Ketenaganukliran dapat dipercepat.(bho/pd)
