Indonesia telah meratifikasi Joint Convention sejak tahun 2010 melalui Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2010. Sebagai bagian dari kewajiban tersebut, Indonesia menyampaikan Laporan Nasional (National Report/NR) yang berisi kebijakan, strategi, serta implementasi pengelolaan limbah radioaktif dan bahan bakar nuklir bekas.

Dalam RM ke-8 ini, delegasi Indonesia terdiri dari perwakilan Kedutaan Besar Indonesia untuk Austria dan Slowakia dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN). Delegasi BAPETEN diwakili oleh Pengawas Radiasi Dahlia C. Sinaga dan Pandu Dewanto. Sementara itu Indonesia berperan aktif sebagai anggota panitia pertemuan ini. Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir (DK2N) Yudi Pramono sebagai Koordinator dalam Country Group 3 dan Pengelola Kegiatan Kelompok Fungsi Pengkajian Instalasi Nuklir Non Reaktor BAPETEN Petit Wiringgalih turut sebagai Vice Chairman dalam Country Group 5.

Dalam pembukaan pertemuan ini, Director General IAEA, Mr. Rafael Mariano Grossi, menyampaikan sambutan dengan menekankan berbagai aspek penting dalam pengelolaan limbah radioaktif dan bahan bakar nuklir bekas, diantaranya pertama yaitu evaluasi implementasi Joint Convention oleh negara-negara anggota, yang kedua mengenai tren utama dalam penyimpanan dan disposal limbah radioaktif serta spent fuel, berikutnya terkait pengelolaan sumber daya manusia dan harmonisasi praktik terbaik antarnegara, dan terakhir mengenai tantangan transparansi dan keterlibatan publik dalam pengelolaan limbah nuklir.

Presiden pertemuan ini yang diwakili oleh Wakil Presiden Jean Luc dari Perancis, menyampaikan sambutannya dengan memberikan informasi antara lain mengenai tujuan dari Review meeting, terdapat beberapa negara yang menjadi observer yaitu India, Mesir dan Pakistan, serta pernyataan khusus dari Negara Ukraina.

Pada hari kedua pertemuan Indonesia melakukan pemaparan Laporan Nasional. Indonesia masuk dalam Country Group 1 bersama Australia, Belanda, Belgia, Kongo, Bulgaria, Polandia, Vietnam, Swiss, Irlandia, Mauritius, dan Arab Saudi.

Pada sesi diskusi setelah presentasi, Indonesia mendapat pertanyaan dan tanggapan dari negara lain mengenai strategi pengelolaan limbah, termasuk kerangka waktu penyelesaiannya. Salah satu aspek utama yang dibahas adalah penanganan bahan bakar nuklir bekas dengan opsi repatriasi atau penyimpanan sementara. Selain itu, pengelolaan disused sealed radioactive sources (DSRS) dan pengangkutan limbah radioatif turut menjadi perhatian dengan mempertimbangkan aspek keselamatan.

Indonesia memperoleh suggestion dan penilaian good performance dari pertemuan ini. Dua aspek yang dinilai memiliki good performance dalam pengelolaan limbah adalah penerapan reuse pada DSRS serta keterlibatan publik dalam penyusunan regulasi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efektivitas kebijakan pengelolaan limbah Radioaktif dan Bahan bakar nuklir bekas di Indonesia.
[P2STPFRZR/PanduDewanto/BHKK/SP]