Acara dibuka oleh Ketua Harian Pokja KLHS PLTN sekaligus Kepala Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir (P2STPIBN) BAPETEN Taruniyati Handayani, yang dalam sambutan pembukaannya menyampaikan “apresiasi kepada seluruh perwakilan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang telah hadir. Meskipun saat ini banyak instansi tengah memasuki masa penutupan tahun anggaran, antusiasme dan komitmen anggota Pokja untuk hadir dalam FGD ini menunjukkan kuatnya semangat kolaborasi dalam penyusunan KLHS Pembangunan PLTN 2025. Saat ini, Seluruh bidang Pokja telah terwakili sehingga proses review dapat berjalan optimal.”

“Agenda utama FGD adalah melakukan reviu laporan antara KLHS PLTN yang telah disusun oleh tim Universitas Gadjah Mada. Mengingat dokumen tersebut cukup komprehensif, diskusi dilakukan secara paralel per bidang Pokja dengan fokus pada kesesuaian substansi di masing-masing sektor. Setiap Pokja diminta menyusun catatan masukan, menunjuk ketua tim kecil, dan menyampaikan ringkasan hasil reviu pada sesi pleno. Proses penyempurnaan tidak berhenti pada hari ini saja, karena setiap Pokja diberikan waktu satu minggu untuk melanjutkan pembahasan dan merumuskan rekomendasi final”, jelasnya.

“Konsultasi Publik KLHS PLTN akan digelar esok hari di BAPETEN. Kegiatan tersebut akan melibatkan perwakilan kementerian dan lembaga yang bukan anggota Pokja untuk memperluas ruang partisipasi pemangku kepentingan. Diharapkan rangkaian diskusi dan masukan dari seluruh pihak dapat memperkuat kualitas kajian dan memastikan bahwa KRP Pembangunan PLTN 2025 disusun secara lebih komprehensif, akuntabel, dan berorientasi pada keselamatan serta keberlanjutan lingkungan.” Tambahnya.

Pembahasan draf Laporan Penyusunan KLHS dilakukan secara paralel oleh enam bidang Pokja.

Sebagai lembaga pengawas, BAPETEN terlibat dalam sejumlah kelompok kerja strategis yang menjadi bagian dari penyusunan KLHS PLTN, di antaranya:

1. Pokja Bidang Lingkungan Hidup, melalui kontribusi dari Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif serta Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir.
2. Pokja Bidang Teknologi dan Regulasi Nuklir, yang menyoroti aspek regulasi, standar keselamatan, dan kebijakan teknis ketenaganukliran.
3. Pokja Bidang Keselamatan, Keamanan, dan Garda Aman, dengan fokus pada integrasi keselamatan nuklir sesuai standar internasional.
4. Pokja Bidang Geologi, Geomorfologi, Meteorologi, Klimatologi, dan Hidrologi, yang mencakup penilaian karakteristik tapak dan faktor risiko kebencanaan.
5. Pokja Bidang Sistem Informasi Geografis, mendukung pemetaan geospasial untuk analisis wilayah potensial PLTN.
6. Pokja Bidang Pengembangan Wilayah, yang mengkaji keterpaduan rencana tata ruang dan pengembangan kawasan terhadap KRP PLTN.

Kehadiran BAPETEN dalam seluruh bidang tersebut memastikan bahwa aspek keselamatan, pengawasan, serta kepatuhan regulasi menjadi bagian integral dalam penyusunan KLHS.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan singkat hasil diskusi dan telaah oleh setiap bidang Pokja terhadap draf laporan penyusunan KLHS. Laporan Penyusunan KLHS FGD Kelompok Kerja KLHS PLTN menjadi wadah untuk menyatukan perspektif teknis, kebijakan, dan kajian ilmiah dari seluruh pemangku kepentingan. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga riset, dan instansi pengawas, diharapkan menghasilkan dokumen KLHS yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan KRP Pembangunan PLTN 2025.

Acara ditutup oleh Ketua Harian Pokja KLHS PLTN, dalam samnbutan penutupannya menyampaikan “Melalui FGD ini, pemerintah menegaskan komitmen untuk merumuskan kebijakan pembangunan PLTN yang memenuhi persyaratan keselamatan, tata kelola lingkungan, dan keberlanjutan. BAPETEN akan terus memberikan dukungan teknis dan pengawasan sesuai mandat lembaga untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar keselamatan nuklir.” [BHKK/SP]