Guna mewujudkan komitmen tersebut, BAPETEN menggelar Executive Meeting Perizinan PLTN di Kantor BAPETEN, Jakarta (28/3/2023). Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan kick-off proses perizinan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), memperkenalkan konsultasi 3S (Safety, Security, Safeguards) sebagai bentuk layanan kepada pelaku usaha dan melakukan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan untuk pembangunan PLTN.

Dalam acara ini hadir beberapa pemangku kepentingan diantaranya Kementerian Koordinasi Maritim dan Investasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Investasi/BKPM, Dewan Energi Nasional, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BPPD Kepulauan Bangka Belitung, PT. PLN, PT. Indonesia Power, PT. ThorCon Power Indonesia, PT. Bureau Veritas Indonesia dan Universitas Gajah Mada.

Acara dibuka oleh Deputi Perizinan dan Inspeksi BAPETEN Zainal Arifin yang mengharapkan kegiatan Executive Meeting ini dapat menjadi informasi awal bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengawasan PLTN di Indonesia. “Dengan minat investasi PLTN di Indonesia yang meningkat, diharapkan kita bisa bahu membahu mengawal atau mengawasi pembangunan PLTN dan menjamin keselamatan dan keamanan pengoperasiannya,” ujarnya.

Plt. Kepala BAPETEN Sugeng Sumbarjo dalam sambutannya menjelaskan transisi energi menuju net zero emission dan akselerasi pencapaian EBT hanya bisa dicapai jika ada kolaborasi antara para pemangku kepentingan di Indonesia. “Dalam hal ini, pemerintah tidak bisa melakukannya sendiri, butuh Kerjasama dari BUMN, swasta, akademisi, asosiasi dan masyarakat umum,” tambahnya.

Sugeng juga menjelaskan bahwa Executive Meeting ini adalah upaya dari BAPETEN untuk menciptakan praktik perizinan yang efisien dan practicable bagi para pelaku usaha yang ada berinvestasi PLTN di Indonesia. “Kami mengakomodasi semua perizinan tetapi memprioritaskan aspek keamanan dan keselamatan nuklir,” kata dia.

Selanjutnya disampaikan presentasi tentang Perizinan PLTN di Indonesia oleh Direktur Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir (DP2IBN) BAPETEN Haendra Subekti yang menjelaskan skema perizinan PLTN di Indonesia dimulai dari tahapan pre-licensing (konsultasi 3S) hingga pengoperasian PLTN.

Setelah itu dilakukan presentasi tentang Hasil High Level Safety Assessement oleh Nuclear Engineering Empresarios Agrupados (EA) Valentin Fernandez dan perwakilan Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika (DTNTF) UGM Andang Widi Harto. Pada bahasan materi ini, dijelaskan tentang hasil evaluasi terhadap desain reaktor TMSR500 milik PT. ThorCon Power Indonesia yang direncanakan akan dibangun di Indonesia.

Di akhir acara dilakukan penandatanganan Term of Reference Konsultasi 3S (Safety, Security, Safeguards) dan Penyerahan dokumen terkait (termasuk Feasibility Study TMSR500) dan jadwal yang diajukan oleh PT ThorCon Power Indonesia.

Setelah acara, diadakan konferensi pers oleh BAPETEN dan PT. ThorCon Power Indonesia dengan awak media yang hadir di lokasi. [BHKK/Da/CD]